Mulai 14 Oktober, 1,9 Juta Kepala Keluarga Mulai Terima Bansos Jabar Tahap III

INILAH, Bandung - Sebanyak 1.907.274 kepala keluarga disahkan sebagai penerima bantuan sosial (Bansos) tahap III Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penyaluran akan dimulai pada 14-22 Oktober 2020 ini. 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disindag) Jabar sekaligus Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Mohammad Arifin Soedjayana mengatakan, jumlah kepala keluarga yang akan menerima  bantuan ini telah ditetapkan melalui Kepgub nomor 406/kep.495-dinsos/2020.  Di mana sebelumnya telah dilakukan pemadanan data oleh Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar.

"Adapun rencana penyaluran paket bantuan sosial provinsi Jawa barat akan dilaksanakan oleh Kantor Pos dan mulai disalurkan pada tanggal 14 Oktober 2020. Diharapkan akan selesai 29 Oktober 2020," ujar Arifin saat Kick Off Bansos Pemprov Jabar Tahap III di Gudang Panasia, Jalan Muhamad Toha, Kota Bandung, Rabu (7/10/2020).

Arifin berharap dengan berbaga persiapan yang telah dilakukan oleh pihaknya, penyaluran bansos tahap III ini akan mendapatkan hasil dan manfaat yang lebih baik.

"Serta tepat kepada sasaran," pungkasnya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan jumlah 1,9 juta kepala keluarga penerima bansos tahap III ini didapat setelah dilakukan screening oleh Dinas Sosial (Dinsos) Jabar dengan 22 level kriteria. 

Di mana sebelumnya, tercatat 3,5 juta yang mendaftar sebagai penerima bansos melalui aplikasi Pikobar. 

"Jadi Jabar ini mempunyai aplikasi namanya Pikobar dan kami membuka kepada seluruh warga dan komunitas apabila di lingkungannya ada yang behak menerima bantuan sosial tetapi masih belum mendapat silakan untuk bisa melaporkan," ujar Setiawan.

Sebanyak 3,5 juta yang mengajukan bansos tersebut, Setiawan menyampaikan, tentunya tidak serta merta ditampung sebagai penerima bansos tahap III. Terlebih di Jabar ini terdapat 9 pintu penyaluran bansos di Jabar. 

"Ada yang dari Kemensos, kementrian lainnya, bahkan ada yang langsung dari Bapak Presiden dan bantuan desa," katanya. 

Lebih lanjut, Setiawan memaparkan, terjadi beberapa perubahan pada bansos tahap III ini dibandingkan pada tahap I dan II. Di mana pada tahap I hanya sekitar 1,2 juta kepala keluarga yang mendapat bantuan. Pada tahap II meningkat menjadi sekitar 1,4 juta kepala keluarga dan tahap III sebanyak 1,9 juta kepala keluarga. 

Selain itu, dari komposisi yang akan diberikan pada tahap ke III pun berbeda dengan tahap I dan II. Di mana pada tahap I dan II setiap paket bansos senilai Rp500 ribu dengan komposisi Rp350 ribu berupa non tunai dan Rp150 ribu tunai 

"Sekarang penyaluran ketiga ini tunai dan non tunainya sama Rp250 ribu," katanya.

Hal tersebut, menurut dia, sekaligus menanggapi saran dari DPRD Jawa Barat yang juga disetujui oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Adapun untuk penyaluran bansos tahap IV yang rencananya akan berlangsung pada November 2020 ini, Setiawan mengatakan, akan kembali terjadi perubahan pada komposisi.

"Setelah tuntas bantuan tahap ketiga ini, nanti di tahap keempat seluruhnya tunai," katanya.

Kendati demikian, untuk penyaluran bansos tahap IV nanti, akan dimundurkan di delapan kota kabupaten di Jawa Barat yang menggelar Pilkada Serentak 2020. Diketahui, delapan kota kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 ini yaitu Kabupaten Bandung, Cianjur, Karawang, Depok, Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Indramayu, dan Kabupaten Tasikmalaya. 

"Lalu juga atas usul dan saran dari DPRD untuk 8 kabupaten kota mohon maaf agak sedikit dimundurkan di dalam waktu penyalurannya," katanya.

Setiawan melanjutkan, saat ini pihaknya pun bekerja sama dengan BUMD yakni PT Agro Jabar menggantikan PT Bulog yang over loading lantaran fokus pada bansos yang dikeluarkan pemerintah pusat. Sedangkan untuk penyaluran, pihaknya masih melibatkan PT Pos Indonesia seperti yang dilakukan pada bansos tahap I dan II. 

"Mudah mudahan teman dari BUMD juga siap. Jadi ketika ada dinamika peralihan seperti ini jangan sampai di lapangan kok berbeda manajemen dengan yang lama. Kalau lebih baik itu sangat baik, tetapi kalau terjadi perubahan delay dan lain sebagainya itu jangan terjadi," pungkas Setiawan. (Rianto Nurdiansyah)