Mulyadi Minta Presiden Mengevaluasi Kebijakan Menteri Hanif Faisol Nurofiq

INILAHKORAN, Bogor - Anggota DPR - RI Mulyadi meminta presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Hal itu, karena menganggap langkah Hanif Faisol Nurofiq serampangan dan tanpa kajian, karena telah memasang plang pengawasan dan menghentikan sementara operasional puluhan usaha wisata.

"Kami harap, Presiden Prabowo Subianto, mengevaluasi kebijakan Menterinya, apalagi, masyarakat Puncak bertetangga dengan Presiden Republik Indonesia. Saya duga, kebijakan Menteri Lingkungan Hidup serampangan dan tanpa kajian," pinta Mulyadi melalui wartawan, Kamis, 9 Oktober 2025.

Mulyadi pun meminta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq tidak lagi membuat kegaduhan di Kawasan Puncak, karena saat ini banyak karyawan usaha wisata yang sudah dirumahkan atau di PHK, menurunkan jumlah kunjungan wisatawan, memengaruhi pendapatan pelaku UMKM, angka kriminalitas bisa meningkat, angka rata - rata lama sekolah bisa menurun  dan lainnya.

Namun sayangnya, beberapa usaha wisata yang sudah mengantongi izin, malah dipasangi plang penyegelan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Sementara, yang sama sekali tidak mengantongi izin, malah tidak ditindak atau dipasangi plang penyegelan.

"Kalau memang usaha wisata melanggar aturan dan membawa dampak negatif dan bahaya masyarakat, saya dukung untuk ditutup. Tetapi, kalau hanya ada kesalahan kecil, karena administrasi, saya mohon tidak disegel dan dihentikan operasionalnya, tetapi dibimbing untuk memperbaiki kekurangannya," tuturnya.

Ia menegaskan, bahwa dirinya mensupport investor yang melakukan pembangunan usaha ekowisata di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

Hal itu karena, Kawasan Puncak tidak memiliki sumber daya mineral atau tambang, tetapi dianugerahi Allah SWT dengan keindahan alamnya.

"Saya mensupport investor yang bergerak di sektor ekowisata di Kawasan Puncak, karena sesuai dengan kondisi alamnya yang indah, alamnya yang segar dan lainnya," tegasnya.

Mulyadi menjelaskan, bahwa dengan adanya investor, maka menggerakkan ekonomi masyarakat, baik berupa adanya lapangan pekerjaan, menggerakkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan lainnya.

"Kami harap, Presiden Prabowo Subianto, mengevaluasi kebijakan Menterinya, apalagi, masyarakat Puncak bertetangga dengan Presiden Republik Indonesia. Saya duga, kebijakan Menteri Lingkungan Hidup serampangan dan tanpa kajian," jelasnya. ***