Musrenbang Kelurahan Cimahpar Masih Didominasi Usulan Pembangunan Infrastruktur

INILAHKORAN.ID - Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) 2025 Kelurahan Cimahpar menetapkan sejumlah titik prioritas pembangunan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Usulan yang masuk didominasi kebutuhan infrastruktur yang dinilai mendesak oleh masyarakat.

Sekretaris Lurah Cimahpar, Derio Alfianda mengatakan, bahwa usulan Musrenbang kali ini difokuskan pada titik-titik prioritas yang dinilai paling membutuhkan penanganan, berdasarkan hasil aspirasi RT dan RW.

"Poin Musrenbang hari ini lebih ke titik-titik prioritas untuk kegiatan tahun 2027, yang memang diusulkan oleh RT/RW dan sangat dibutuhkan masyarakat. Misalnya di RW 9, ada tebing yang sudah hampir tiga tahun belum diperbaiki dan kondisinya rawan karena dilalui aliran sungai," ungkap Derio usai Musrenbang. 

Derio memaparkan, selain TPT, pembangunan PJU juga menjadi kebutuhan mendesak, terutama di wilayah permukiman yang hingga kini belum terjangkau penerangan jalan.

"Beberapa titik permukiman masih belum ada Penerangan Jalan Umum (PJU), terutama di area Jalan pemukiman yang cukup kedalam. Itu juga kami usulkan karena menyangkut keamanan dan kenyamanan warga," paparnya.

Derio menjelaskan, perbaikan jalan setapak di sejumlah wilayah seperti RW 11 juga turut diusulkan karena belum sepenuhnya terakomodasi dalam program sebelumnya.

"Masih banyak jalan setapak yang belum tertangani, makanya kami usulkan di Musrenbang 2025 ini untuk direalisasikan tahun 2027," jelasnya.

Derio menyebutkan, total usulan yang diajukan Kelurahan Cimahpar mencapai 17 kegiatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 7 hingga 10 usulan diharapkan dapat disetujui dan direalisasikan.

"Mayoritas usulan memang infrastruktur. Karena itu kebutuhan utama masyarakat saat ini. Sementara untuk sektor pendidikan, kondisinya relatif aman. Beberapa pembangunan sekolah di wilayah Cimahpar telah rampung, termasuk pembangunan dan penambahan ruang kelas di sejumlah SD dan SMP," terangnya.

Terkait adanya kebijakan efisiensi anggaran, Derio menegaskan, bahwa hal tersebut tidak mengurangi jumlah usulan pembangunan.

"Efisiensi lebih ke pemotongan anggaran yang tidak terlalu urgent, seperti makan minum (Mamin) kegiatan. Untuk sarana prasarana tetap ada, meski tiap kelurahan mendapat jatah sekitar Rp250 juta," pungkasnya.***