Soroti Pra Musrenbang, KNPI Kabupaten Cirebon Harapkan Bukan Sekadar Kursi Tambahan di Pojok Ruangan

Pelaksanaan pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Selasa-Kamis 20-22 Januari 2026 di 40 kecamatan se-Kabupaten Cirebon disorot.

Soroti Pra Musrenbang, KNPI Kabupaten Cirebon Harapkan Bukan Sekadar Kursi Tambahan di Pojok Ruangan
Wakil Ketua KNPI Kabupaten Cirebon Alvayn Zaen Gaga mengatakan, agenda rutin tahunan itu sejatinya menjadi wadah aspirasi dalam menentukan arah pembangunan daerah. Sayangnya, berbagai usulan pra Musrenbang tak lagi menjadi perhatian serius. (maman suharman)

INILAHKORAN.ID - Pelaksanaan pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Selasa-Kamis 20-22 Januari 2026 di 40 kecamatan se-Kabupaten Cirebon disorot.

Wakil Ketua KNPI Kabupaten Cirebon Alvayn Zaen Gaga mengatakan, agenda rutin tahunan itu sejatinya menjadi wadah aspirasi dalam menentukan arah pembangunan daerah. Sayangnya, berbagai usulan pra Musrenbang tak lagi menjadi perhatian serius.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ketat, dia menilai forum tahunan itu dianggap kehilangan esensinya dan hanya terjebak dalam rutinitas seremonial.

Gaga mengaku, pihaknya mendapat laporan dari setiap ketua DPK KNPI Kecamatan yang sudah melaksanakan pra Musrembang sebanyak 28 kecamatan. Gaga menilai, proses perencanaan pembangunan daerah masih terjebak dalam rutinitas administratif dan kurang menyentuh substansi kebutuhan riil masyarakat, khususnya generasi muda.

Fakta ini membuat proses pra Musrenbang menjadi sesuatu yang hanya bersifat seremonial. Setiap usulan Pra-Musrenbang seringkali hanya menjadi ajang ketok palu atas usulan yang sudah dikunci sebelumnya.

"Suara pemuda hanya dijadikan pelengkap kuota kehadiran tanpa diberikan ruang untuk mendebat prioritas anggaran, investasi pada skill pemuda di era disrupsi ini masih sangat minim dalam draf perencanaan," kata Gaga, Kamis 22 Januari 2026.

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran seringkali menjadi buah simalakama. Banyak usulan kreatif dari organisasi pemuda terkait ekonomi kreatif, digitalisasi UMKM, dan kesehatan mental seringkali kandas dengan alasan, tidak masuk dalam pagu indikatif atau bukan prioritas fisik. Ini tentu berpotensi melumpuhkan proses pra Musrenbang yang demokratis.

Dia menilai, jika pra Musrenbang masih menempatkan pemuda sebagai objek figuran, maka jangan harap ada lompatan kemajuan. Pembangunan tanpa keterlibatan aktif pemuda hanyalah pembangunan yang kehilangan jiwanya.

"Kami menuntut ruang bicara yang setara, bukan sekadar kursi tambahan di pojok ruangan. Kami menuntut usulan yang berbasis inovasi diterima, bukan hanya usulan tradisional yang berulang setiap tahun," pintanya.

Dia menambahkan, pembangunan daerah yang mengabaikan pemuda adalah pembangunan yang sedang merencanakan kegagalannya sendiri di masa depan.

"Sudah saatnya suara pemuda menjadi penentu, bukan sekadar pelengkap," tukasnya.


Editor : Doni Ramdhani