Optimalkan Penerimaan, Bapenda-KPP Pratama Cirebon II Sinergikan Data Pajak

INILAHKORAN.ID – Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkuat sinergi dengan Kantor Pelayanan pajak (KPP) Pratama Cirebon II dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui program Canvassing Mapag Data.

Program tersebut menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan data perpajakan pemerintah pusat dan daerah agar lebih akurat sesuai kondisi di lapangan.

Sekretaris Bapenda Kabupaten Cirebon, Fahmi Sudjati, mengatakan ketersediaan data yang valid menjadi fondasi penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Menurutnya, pendataan bersama akan membuat proses identifikasi objek dan subjek pajak lebih efektif dan efisien sehingga potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan.

"Ketersediaan data yang valid dapat menunjang optimalisasi pendapatan pajak daerah. Jadi, dengan data yang sesuai existing, dapat memaksimalkan pendapatan pajak daerah," ujar Fahmi, Minggu (28/6/2026).

Dia menjelaskan, banyak objek pajak yang saling berkaitan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai contoh, hotel tidak hanya menjadi objek pajak Penghasilan (PPh), tetapi juga berkaitan dengan pajak hotel, restoran, hiburan hingga pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Karena itu, kolaborasi lintas instansi dinilai mampu menghindari tumpang tindih pendataan sekaligus menghemat anggaran.

"Alangkah baiknya dilakukan bersama, tidak masing-masing. Salah satunya, tentu lebih efisien terhadap anggaran yang dibutuhkan," kata Fahmi.

Fahmi berharap program Canvassing Mapag Data dapat dilaksanakan secara berkala dan menjadi agenda rutin agar kualitas basis data perpajakan terus meningkat. Dia juga menilai, tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Cirebon sejauh ini masih berjalan dengan baik meski dipengaruhi kondisi ekonomi dan perkembangan dunia usaha.

"Jadi sekali lagi, pemerintah daerah dalam hal ini Bapenda sangat mendukung kegiatan Mapag Data ini. Mudah-mudahan ke depan bisa dilakukan secara intensif atau komprehensif, misalnya dua tahun sekali dilakukan. Kami sangat mendukung sekali," ujar Fahmi.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Cirebon II, Maulana Abdullah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen sinergi yang telah dibangun bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon sejak Mei 2026. Menurutnya, istilah Mapag dipilih karena berarti "menjemput", yang menggambarkan upaya petugas turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi riil.

"Mapag diambil dari kearifan lokal bahasa Cirebon dan Sunda yang berarti menjemput. Melalui filosofi jemput bola ini, tim gabungan diterjunkan langsung untuk memastikan data administrasi yang dimiliki institusi selaras dengan kondisi nyata di lapangan," papar Maulana.

Sisir 88 Lokasi Objek pajak 

Dia mengungkapkan, tim gabungan akan melakukan penyisiran terhadap sedikitnya 88 titik lokasi. Kegiatan itu bertujuan menjaga validitas data perpajakan, mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan daerah, sekaligus memperkuat sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Kegiatan ini bertujuan menjaga validitas data perpajakan, mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan daerah, serta memperkuat sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujar Maulana.

Dia juga menginstruksikan seluruh petugas agar mengedepankan etika pelayanan, bersikap ramah, serta mengutamakan pendekatan persuasif kepada masyarakat selama proses pendataan berlangsung.

Selain itu, seluruh tim diminta mengutamakan keselamatan kerja dan menyusun laporan hasil penyisiran secara akurat agar program tersebut memberikan manfaat optimal bagi penerimaan negara maupun daerah.

"Saya minta seluruh petugas mengedepankan etika pelayanan, pendekatan persuasif, serta mengutamakan keselamatan kerja agar hasil pendataan akurat dan memberikan manfaat optimal bagi negara maupun daerah," pungkasnya. (maman suharman)

Caption : Pemkab Cirebon bersama KPP Pratama Cirebon II memperkuat sinergi melalui Canvassing Mapag Data untuk meningkatkan validitas data perpajakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak pusat maupun daerah.