Optimalkan Sektor Perikanan, Pemerintah Bakal Bangun 20 Ribu Hektare Tambak Ikan di Jabar

INILAHKORAN, Bandung - Guna mengoptimalkan sektor perikanan, pemerintah pusat bakal membangun 20 ribu hektare tambak ikan di Jabar pada 2025 mendatang.

Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, usai menghadiri rapat koordinasi bersama kepala daerah se-Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung baru-baru ini.

"Kami minta kabupaten dan wali kota tahun depan nanti Menteri Kelautan akan membangun 20 ribu hektare, tambak ikan budidaya juga di Jawa Barat," ujar Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan.

Sasarannya, di kawasan Cirebon Raya karena dinilai tidak hanya memiliki potensi perikanan, tetapi juga budidaya udang khususnya jenis Vaname.

"Jadi selain perikanan budidaya tangkap, Juga apa namanya, garam dan juga udang. Udang Vaname, di sini luas sekali kan pantainya," ucapnya. 

Selain itu, Zulhas turut memberikan penekanan terhadap pemerintah di Cirebon Raya agar memaksimalkan kembali produksi garam dari para petambak. Sebab nantinya Indonesia tidak akan mengimpor garam dan beberapa komoditas lainnya. 

"Ini menjadi terutama di Cirebon Indramayu untuk garam, kita tahun depan sudah tidak impor garam, tahun depan tidak impor beras, tidak impor jagung, tidak impor gula oleh karena itu kita harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri," tuturnya.

Sebelumnya, Zulhas bertemu langsung dengan seluruh kepala daerah yang ada di Jawa Barat. Dia menyampaikan ada delapan poin penting dalam mendukung swasembada pangan. Dari delapan ini salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah yaitu soal irigasi hingga ketersediaan pupuk. 

Menurutnya, pemerintah pusat akan mengintervensi pembangunan irigasi dari kabupaten dan kota yang tidak memiliki biaya untuk membangunnya. 

"Dulu kewajiban bupati dan gubernur untuk membangun, sekarang itu dilaporkan kalau tidak ada anggaran daerah maka pusat yang akan membangun irigasi," kata dia.

Persoalan pupuk juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, pemerintah pusat memangkas rantai pasok pupuk yang kadang baru tersedia saat panen. Ke depan pupuk akan langsung diberikan kepada kelompok tani, kios hingga pengecer langsung. 

Dengan begitu, Ia meminta seluruh kabupaten dan kota termasuk provinsi mengawasi betul penyebarannya.

"Jadi kita minta dimonitor, jangan sampai ada di daerah dimanapun tanam pupuknya tidak ada," pungkasnya.***