DPRD Jabar Soroti Kebocoran Potensi Perikanan, Desak Status Pelabuhan Naik Kelas

INILAHKORAN.ID - Potensi ekonomi perikanan Jawa Barat dinilai belum tergarap maksimal akibat terbatasnya status sejumlah pelabuhan perikanan. 

Kondisi tersebut membuat banyak kapal nelayan memilih menurunkan hasil tangkapan di luar daerah, sehingga perputaran ekonomi dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sepenuhnya dinikmati Jawa Barat.

Persoalan itu menjadi perhatian Komisi II DPRD Jabar, yang mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat peningkatan status sejumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Pelabuhan perikanan Pantai (PPP).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, Lina Ruslinawati mengatakan, status pelabuhan yang masih sebatas PPI membuat kapasitas pelayanan belum optimal. Akibatnya, pelabuhan di Jawa Barat belum mampu menarik lebih banyak aktivitas kapal perikanan dari berbagai wilayah.

“Peningkatan status pelabuhan akan membuka peluang yang lebih besar bagi Jawa Barat dalam meningkatkan aktivitas perikanan. Dengan demikian, hasil tangkapan ikan dapat didaratkan di pelabuhan-pelabuhan Jawa Barat sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sekaligus memudahkan pendataan produksi perikanan,” ujar Lina dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).

Ia menilai, peningkatan status pelabuhan bukan sekadar perubahan administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi kelautan. Dengan status PPP, pelabuhan akan memiliki cakupan layanan yang lebih luas dan mampu melayani kapal perikanan dari luar daerah.

Saat ini, kata Lina, keterbatasan fasilitas dan kewenangan pelayanan menyebabkan sebagian kapal lebih memilih berlabuh di pelabuhan luar Jawa Barat. Situasi tersebut membuat potensi transaksi ekonomi sektor perikanan belum sepenuhnya tercatat dan memberikan kontribusi bagi daerah.

Selain meningkatkan PAD, kehadiran kapal-kapal dari berbagai daerah diyakini akan menggerakkan ekonomi kawasan pesisir. Aktivitas perdagangan ikan, jasa logistik, transportasi, hingga usaha masyarakat sekitar pelabuhan diperkirakan akan ikut tumbuh.

Sebab itu, Komisi II DPRD Jawa Barat meminta pemerintah daerah segera mengusulkan peningkatan status pelabuhan kepada pemerintah pusat. Pasalnya, kewenangan penetapan status pelabuhan berada di tangan Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP).

“Kami berharap proses ini dapat dipercepat sehingga pelabuhan-pelabuhan di Jawa Barat mampu berkembang menjadi pusat aktivitas perikanan yang lebih modern, produktif, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.