INILAHKORAN, Garut- Pembangunan Pasar Leles atau Pasar Rakyat Leles di Kecamatan Leles terus berjalan hingga akhirnya rampung, dan kini bisa ditempati para pedagang.
Peresmian pengoperasian Pasar Rakyat Leles tersebut dilakukan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga di Pasar Rakyat Leles, Rabu (30/3/2022).
Turut hadir Bupati Gatut Rudi Gunawan, Wabup Helmi Budiman, Ketua DPRD Garut Euis Ida, Sekda Nurdin Yana, unsur Forum Koodinator Pimpinan Daerah Garut, dan undangan lainnya.
Saat memberikan sambutan, Bupati Rudy Gunawan mengakui adanya sejumlah kendala hingga proses pembangunan Pasar Rakyat Leles tersebut berjalan molor. Tak sesuai ditargetkan.
"Ucapan terima kasih kepada Wakil Menteri (Wamen) Perdagangan dan merasa gembira dengan kehadiran Bapak Wakil menteri perdagangan RI permohonan dan
"Permohonan maaf kepada pedagang warga Pasar Leles. Seharusnya Pasar Leles selesai tahun 2017. (Tak terealisasi sesuai target) karena berbagai kendala," katanya.
Namun begitu, Rudy berharap dengan selesainya pembangunan Pasar Rakyat Leles, pasar tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi warga pedagang untuk berjualan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Tanpa ada becek.
"Mengenai fasilitas yang kurang-kurang, dapat diperbaiki," yakinnya.
Ditambahkannya, menempati kios di pasar tersebut, para pedagang hanya membayar retribusi dan ketentuan lain melalui mekanisme diatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Garut serta Ikatan Warga Pasar setempat.
Wamen Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, kunjungannya ke Garut dalam rangka peresmian Pasar Leles yang sudah diagendakan sejak lama, untuk memastikan sentra aktivitas perdagangan masyarakat, khususnya di Kecamatan Leles dapat terpenuhi.
Jerry berharap, dengan adanya program digitalisasi yang bekerja sama dengan beberapa stakeholder salah satunya Bank Indonesia, transaksi pembayaran yang dilakukan di pasar bisa menggunakan sistem pembayaran digital yaitu Qris. Menurutnya, selain praktis pembayaran melalui sistem pembayaran digital juga dapat mengurangi kontak fisik antara pembeli dan penjual, terutama di masa pandemi Covid-19.
Pembangunan Pasar Leles mengundang perhatian publik karena bermasalah sejak perencanaan bahkan diwarnai tindak pidana korupsi (tipikor) dengan melibatkan aparatur sipil negara (ASN). Kasusnya sudah divonis di Pengadilan Tipikor Bandung pada 2021 dengan tiga terdakwa. Salah satunya aparatur sipil negara (ASN).
Berkaitan kasus tersebut, DPRD Garut sempat didesak berbagai pihak juntuk membentuk panitia khusus. DPD Laskar Indonesia bahkan mendesak DPRD menggunakan hak intepelasi guna mengupas habis revitalisasi pasar di Garut, termasuk Pasar Leles, khususnya Tahun Anggaran (TA) 2016, 2017, dan 2018 sebagai salah satu bukti pertanggungjawaban DPRD terhadap masyarakat, sesuai peraturan perundang-undangan.
Sayangnya, alih-alih merespon suara publik tersebut, DPRD Garut malah disibukkan dengan kasus dugaan korupsi biaya operasional dan pokok-pokok pikiran (BOP dan Pokir) DPRD sendiri yang kepastiannhya hingga kini masih tak jelas.
Saat revitalisasi Pasar Leles masih dalam perencanaan dan pengusulan anggaran sebesar total Rp30 miliar, Pasar leles terbakar pada 11 September 2017 dengan total kerugian sekitar Rp2,6 miliar. Sebanyak 171 kios dan 4 lapak PKL hangus.
Pelelangan revitalisasi pasar tersebut bahkan sempat berulang kali mengalami kegagalan.
Saat pembangunan pasar baru tahap konstruksi pondasi dan rangka beton, hasil pekerjaan ditinggal kabur kontraktor dan ambruk. Padahal dana APBD Garut sudah digelontorkan saat itu mencapai Rp16 miliar.
Menjelang penyelesaian revitalisasi Pasar Rakyat Leles, pasar darurat di lokasi Alun alun Leles bahkan tertimpa kebakaran pada 20 Juni 2021 dengan total kerugian sekitar Rp2 miliar. Sebanyak 412 unit bangunan kios dan 60 lapak PKL hangus.(zainulmukhtar)***