Pemda Cirebon-Kuningan Urun Rembug Bahas Penanganan Banjir Wilayah

INILAHKORAN.ID - Insiden banjir yang melanda Kabupaten Cirebon pada 24 Desember 2025 silam,  menyita perhatian publik dan mendorong langkah serius lintas daerah. Untuk itu, Pemkab Cirebon bersama Pemerintah Kabupaten Kuningan menggelar pertemuan khusus untuk membahas penanganan banjir secara menyeluruh.

Pertemuan tersebut berlangsung di kawasan Waduk Darma, Kabupaten Kuningan, Jumat 2 Januari 2025.

Dalam pertemuan tersebut, kedua daerah sepakat penanganan banjir di Kabupaten Cirebon tidak bisa dilakukan secara parsial. Hal itu mengingat Cirebon merupakan wilayah hilir yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan di wilayah hulu, yakni Kabupaten Kuningan.

Salah satu faktor utama penyebab banjir yang menjadi sorotan adalah keberadaan bangunan liar di bantaran sungai sampai kawasan resapan air, baik di wilayah hulu maupun hilir.

Pasalnya bangunan tersebut dinilai menghambat aliran air. Untuk itu, pentingnya menjaga kawasan resapan air dan perlu dijaga. Hal itu untuk menghindari risiko banjir saat curah hujan tinggi.

Bupati Cirebon Imron mengatakan, pentingnya menjaga kelestarian alam di Kabupaten Kuningan sebagai wilayah hulu. Menurutnya, keseimbangan ekosistem di daerah hulu sangat berpengaruh terhadap kondisi wilayah hilir.

“Kelestarian alam di wilayah hulu harus dijaga secara komprehensif. Ini menjadi kunci utama untuk mengurangi risiko banjir di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, ke depan kedua pemerintah daerah akan melakukan penanaman pohon di kawasan perbatasan Cirebon-Kuningan guna meningkatkan daya serap air dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga berkomitmen melakukan pengendalian sungai melalui program normalisasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Upaya ini diharapkan dapat memperlancar aliran air dan mengurangi potensi luapan sungai saat musim hujan.

"Kami juga sering berkoordinasi dengan BBWS guna mempercepat normalisasi sungai di kawasan hilir agar sungai bisa menampung debit air," paparnya.

Tak hanya itu, Pemkab Cirebon juga akan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai. Kebiasaan tersebut dinilai menjadi salah satu penyumbang utama terjadinya banjir.

Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menilai diperlukan pembangunan kolam retensi di wilayah hulu agar air tidak langsung mengalir deras ke wilayah hilir saat hujan lebat.

“Kuningan dan Cirebon adalah saudara serumpun. Keseimbangan alam dan kondisi lingkungan harus dijaga bersama,” kata Dian.

Ia menambahkan, Pemerintahan Kabupaten Kuningan berkomitmen memberikan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan, agar lebih peduli terhadap lingkungan dan membuang sampah secara tertib.

"Di sisi lain, tantangan penanganan banjir semakin kompleks seiring kondisi cuaca yang sulit diprediksi. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), intensitas hujan diperkirakan masih akan berlangsung hingga April 2026," terangnya.

Dengan kondisi tersebut, kedua daerah sepakat bahwa penanganan banjir bukan persoalan sederhana dan harus dilakukan melalui pendekatan holistik, melibatkan pemerintah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. menjalankan program Pekarangan Pangan Bergizi di seluruh Polsek serta memanfaatkan lahan produktif seluas 15 hektare di Cipeundeuy dan Cipatat.
 
Niko menyebut, pihaknya mengusung etos kerja Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, untuk meningkatkan kinerja seluruh anggota Polres Cimahi.
 
Untuk menjaga komunikasi dengan masyarakat, Polres Cimahi sangat aktif dalam mengelola media sosial. 

"Total postingan tertinggi tercatat di Instagram sebanyak 52.572 konten, diikuti Facebook sebanyak 15.853 dan TikTok sebanyak 10.781 sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara transparan dan akurat," tandasnya.