Pemerintah Beri Dukungan Pasokan Gas, PGN Teken PJBG dan Kerja Sama Strategis di IPA Convex 2025

INILAHKORAN, Bandung - Komitmen PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dalam menyediakan energi baik berupa gas bumi secara berkelanjutan bagi seluruh pelanggan di dalam negeri kembali ditegaskan melalui partisipasinya dalam forum Indonesian Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) 2025. 

Dalam ajang yang digelar pada Selasa 20 Mei 2025 tersebut, PGN yang diwakili oleh Direktur Komersial Ratih Esti Prihatini menandatangani, sejumlah Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dan kerja sama strategis yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah.

Penandatanganan PJBG ini merupakan bagian dari upaya PGN untuk menjaga keandalan Pasokan gas bumi bagi pelanggan di berbagai sektor, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

PJBG tersebut antara lain dengan PGE untuk kebutuhan jaringan gas dengan volume 0,9 BBTUD, dengan Pertamina EP Jawa Barat untuk volume gas bumi sebesar 12 - 17 BBTUD (ramp up), dengan MBGI sebesar 0,35 BBTUD dan dengan PHE Ogan Komering sebesar 3,99 BBTUD. 

Selain itu, PGN juga menandatangani amandemen PJBG dengan PHE North Sumatera Offshore dengan volume 8,48 BBTUD serta dengan Pertamina EP Medan dengan volume 4,5 - 11 BBTUD.

Selain PJBG, PGN juga menandatangani Heads of Agreement (HoA) dengan Petronas Bukit Panjang untuk membuka potensi Pasokan gas bumi hingga 31 BBTUD. Kerja sama ini menjadi langkah awal bagi PGN dalam menggali peluang pasokan dari sumber baru, dengan tetap mengacu pada ketentuan pemerintah terkait alokasi yang dapat dimanfaatkan.

“PJBG dan kerja sama yang ditandatangani hari ini bernilai sangat strategis bagi PGN, untuk keberlanjutan pemanfaatan gas bumi domestik. PGN berkomitmen untuk terus menjalankan peran dalam memenuhi kebutuhan energi bangsa, serta selaras dengan program pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ratih Esti Prihatini.

Ratih juga mengungkapkan apresiasinya kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, SKK Migas, BPH Migas dan instansi pemerintah lainnya. Secara terintegrasi, bersama dengan pemerintah telah berupaya melakukan langkah-langkah nyata dalam penataan bauran energi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan bersinergi dengan BUMN Energi serta pelaku bisnis lainnya.

“Semua pihak yang berkepentingan tentunya saling mendukung dan bekerjasama dengan melaksanakan fungsinya masing-masing dengan baik,” ucapnya. *