Pemerintah Gelontorkan Rp125 Miliar dari APBN untuk Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny

Ponpes Al Khoziny akan dibagun ulang menggunakan APBN senilai Rp125 miliar.

Pemerintah Gelontorkan Rp125 Miliar dari APBN untuk Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny
Ponpes Al Khoziny dibangun ulang pakai APBN

INILAHKORAN.ID - Pemerintah memastikan komplek Al Khoziny akan dibangun ulang dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp125 miliar. 

Proyek ini menjadi prioritas karena kondisi bangunan lama dinilai tidak lagi layak dan membutuhkan peningkatan standar keselamatan serta infrastruktur penunjang.

Kementerian PUPR menyebutkan bahwa alokasi anggaran tersebut mencakup perbaikan total bangunan utama, pembangunan ulang fasilitas penunjang, hingga peningkatan sistem keamanan dan mitigasi kebakaran.

“Pembangunan ulang Al Khoziny didanai melalui APBN sebesar Rp125 miliar. Kami pastikan pembangunan dilakukan dengan standar modern, aman, dan berkelanjutan,” ujar Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Jonahar.

Fokus pada Keamanan dan Standar Baru

Proses rekonstruksi dirancang untuk menjawab kebutuhan jangka panjang. Selain peremajaan struktur, proyek ini juga menitikberatkan pada:

Sistem kelistrikan dan proteksi kebakaran yang lebih canggih

Jalur evakuasi dan aksesibilitas yang lebih aman

Perbaikan area publik dan fasilitas sosial

Penggunaan teknologi konstruksi tahan bencana

Pemerintah menilai pembaruan ini mendesak mengingat sejumlah fasilitas lama sudah tidak memenuhi standar operasional modern.

Tahapan tender diperkirakan rampung dalam waktu dekat, sehingga pembangunan fisik dapat dimulai awal tahun depan. Proyek ini ditargetkan selesai dalam 18–24 bulan setelah kontrak kerja diteken.

“Kami ingin memastikan tidak hanya sekadar membangun ulang, tetapi menghadirkan fasilitas yang benar-benar memberi rasa aman untuk seluruh pengguna,” lanjutnya.

Dengan selesainya pembangunan ulang Al Khoziny nanti, pemerintah berharap kawasan tersebut dapat kembali berfungsi optimal sebagai pusat aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di wilayah tersebut.


Editor : Firda Rachmawati