Pemerintah Harus Beri Honorer Upah Layak

INILAH, Garut – Ribuan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) bersama Forum Honorer Lintas Dinas/Instansi Kabupaten Garut (FHKG) beramai-ramai menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Garut Jalan Patriot, Kamis (28/11/2019).

Ketua Fagar Cecep Kurniadi mengatakan, Fagar dan FHKG mendesak Pemkab Garut segera melayangkan surat kepada Pemerintah Pusat supaya secepatnya menuntaskan revisi Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Harapannya mereka segera diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari kalangan honorer yang tidak lagi dibatasi usia, seperti diberlakukan sekarang dengan usia di bawah 35 tahun.

"Banyak honorer berusia di atas 35 tahun saat ini tak punya kesempatan menjadi CPNS. Keberadaan mereka bakal tergeser peserta seleksi CPNS dengan batas usia di bawah 35 tahun. Padahal para honorer ini sudah mengabdi puluhan tahun. Ada yang 20 tahun bahkan sampai 30 tahun. Ini kan mestinya diapresiasi pemerintah," kata Cecep.

Para tenaga honorer juga menuntut Pemkab Garut mendesak Pemerintah Pusat memperhatikan peningkatan kesejahteraan tenaga honorer. Insentif mereka setidaknya setara upah minimum regional/kabupaten/kota (UMR/K).

Di Garut masih banyak honorer terutama honorer guru mendapatkan insentif/gaji sangat kecil, berkisar Rp150 ribu-Rp300 ribu per bulan. Pemerintah Pusat harus secepatnya menuntaskan kepastian regulasi tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Sampai saat ini, regulasi untuk PPPK belum jelas juga. Padahal banyak honorer sudah dinyatakan lolos ujian PPPK namun tak jelas keputusannya bagaimana. Belum ada kepastian Nomor Induk Pegawai, termasuk mengenai gajinya," kata Cecep diamini Ketua FHKG A Sugianto.

DPRD Garut pun didesak bersama Pemda Garut menyampaikan dukungan tertulis kepada Pemerintah Pusat mengenai berbagai tuntutan para tenaga honorer itu. Di depan gedung DPRD Garut, para peserta aksi sempat menggelar doa bersama dan istighotsah dengan harapan para pengambil kebijakan mulai pusat hingga daerah selalu berpihak memperjuangkan nasib honorer agar menjadi lebih baik. Setidaknya mereka mendapatkan insentif sesuai UMR. (Zainulmukhtar)