Pemkab Bogor Pastikan Lahan Pertanian Tetap Terlindungi dalam Persiapan Ibu Kota Bogor Timur

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan lahan pertanian dalam proses persiapan pembentukan Kabupaten Bogor Timur. 

Meski pembangunan kompleks pemerintahan telah direncanakan, aspek perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) disebut menjadi perhatian utama.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas sekitar 56 hektare untuk kompleks perkantoran pemerintahan Kabupaten Bogor Timur. 

Lahan tersebut berada di dua kecamatan yang diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan, yakni Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Jonggol.

Menurut Bambam, proses pemanfaatan lahan akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pada tahun 2026, pemerintah daerah akan memulai tahapan teknis berupa cut and fill, dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum di kawasan calon ibu kota Kabupaten Bogor Timur.

Ia menegaskan bahwa pengembangan kawasan pemerintahan baru tidak boleh mengorbankan sektor pertanian yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat di wilayah Bogor Timur. Oleh karena itu, setiap perubahan fungsi lahan pertanian akan diikuti dengan mekanisme penggantian sesuai ketentuan yang berlaku.

“Setiap jengkal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk kepentingan pembangunan pemerintahan wajib diganti tiga kali lipat luasnya,” ujar Bambam.

Penggantian tersebut, lanjut dia, dapat dilakukan melalui penetapan lahan pertanian baru di lokasi lain atau dengan penggeseran titik LP2B yang tetap menjamin keberlanjutan produksi pangan. Langkah ini diambil agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan lingkungan maupun sosial di kemudian hari.

Bambam juga menyebutkan bahwa konsep pembangunan ibu kota Kabupaten Bogor Timur akan mengedepankan harmonisasi dengan lingkungan hidup. 

Selain menjaga keberadaan lahan pertanian, perencanaan kawasan pemerintahan baru juga akan memperhatikan tata ruang, daya dukung lingkungan, serta keseimbangan ekosistem.