Pemkab Cirebon Kirimkan 3 Besar Hasil Open Bidding Esselon II ke KASN

INILAHKORAN, Cirebon - Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, sudah mengirimkan tiga nama besar hasil open bidding untuk SKPD dan staf ahli ke Kemendagri dan KASN.

Tercatat SKPD yang melakukan open bidding  adalah Dinas Kesehatan, Kominfo, Disdukcapil, BPBD, Direktur RSUD Waled dan Staf ahli Bidang Hukum. Tiga nama bersar tersebut sudah dikirimkan via surat elektonik ke KASN dan Kemendagri, Sabtu  4 Desember 2021.

"Secara elektronik kami sudah kirimkan ke KASN dan Kemendagri Sabtu kemarin. Tapi secara manual, masih menunggu Pak Sekda. Beliau sedang ada acara ke luar kota. Kami  kan perlu tanda tangan beliau," kata Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai, Senin  6 Desember 2021.

Baca Juga: Alhamdulillah, Kabupaten Cirebon Turun ke Level 2 PPKM Jawa-Bali

Menurutnya, dari tiga besar nama itu lengkap dengan setiap SKPD yang dituju, Bupati sudah menentukan siapa siapa saja yang dipandang layak menjadi Kepala dinas. Hal itu memang sesuai aturan karena ketika sudah ditentukan tiga besar, maka keputusan siapa yang akan menjadi eselon II, adalah pilihan bupati.

"Yang diserahkan ke KASN dan Kemendagri itu sudah ditentukan siapa yang akan menjadi eselon II atau kepala SKPD. Tinggal, apakah KASN atau Mendagri menyetujui atau tidak. Tapi biasanya tidak ada masalah selama ini. Tapi khusus untuk Disdukcapil, yang memutuskan adalah Kemendagri," ungkap Hilmi.

Sedangkan informasi akan ada ujikom untuk pejabat eselon III, Hilmi membenarkan informasi tersebut. Alasannya, Pemkab ingin semua pejabat yang ada di Kabupaten Cirebon benar-benar kualitasnya mumpuni dan diakui oleh KASN dan Kemendagri.

Baca Juga: Imron Berharap IMM Ikut Berperan Aktif Membantu Pemkab Cirebon

"Minggu depan Ujikom dipastikan akan kita lakukan untuk eselon III. Jangan sampai kami membeli kucing dalam karung. Kami ingin setingkat Sekdis, Kadis itu sudah mumpuni dari segi keilmuannya. Jadi pejabatnya tidak kaleng-kalengan dan bukan karena kedekatan personal. Ini supaya kinerja setiap SKPD bisa berjalan sesuai dengan fungsinya," jelas Hilmi.

Untuk itu, pihaknya sudah menggandeng tim assesor dari BKPSDM provinsi Jabar. Hal itu supaya hasil yang didapat, benar-benar teruji kualitasnya. Waktunyapun hanya satu hari, karena hanya ujikom saja. Dipastikan, dari hasil ujikom tadi akan muncul nilai yang masuk kategori, low, midle dan kategori kritikal.

"Jadi walaupun awalnya diajukan kadis, misalnya buat sekdis PUTR. Tapi kalau nilainya di midle, ya tidak masuk. Yang bisa masuk harus nilai level kritikal. Yaitu dinas yang tekanannya kuat. Misalnya PUTR, Dinkes, Disdik atau DPKPP. Ini supaya kualitas SDM benar-benar Mumpuni," paparnya.

Baca Juga: Waduh, Upah Buruh Cirebon Hanya Naik Rp 417 Perak Per Bulan

Hilmi menambahkan, dipastikan akhir bulan Desember ini, Pemkab cirebon sudah punya eselon II hasil open bidding dan eselon III hasil Ujikom. Nantinya, secara bersamaan mereka akan dilantik.

"Akhir bulan ini semuanya akan selesai. Jadi tahun depan pas anggaran baru, tatanan birokrasi sudah selesai dan kinerja awal tahun tidak terganggu lagi," tukasnya. *** (Maman Suharman)