Keuangan Kabupaten Bogor Surplus, Pendapatan 2026 Capai Rp11,6 Triliun

INILAHKORAN.ID-Kondisi keuangan Kabupaten Bogor dalam pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2026 menunjukkan perbaikan. Setelah mengalami defisit pada 2025, keuangan daerah kini diproyeksikan mengalami surplus seiring adanya penyesuaian serta peningkatan pendapatan daerah.

Hal tersebut tertuang dalam nota kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi bagian dari pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Bogor 2026.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, salah satu faktor yang membuat kondisi keuangan daerah membaik adalah telah diterimanya dana bagi hasil dan pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat.

"Jika tahun anggaran 2025 lalu, dana bagi hasil dan pajak Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah pusat terlambat. Maka di tahun ini, hal itu tidak terjadi," kata Rudy kepada wartawan, Rabu (12/8/2026).

Pendapatan Kabupaten Bogor Naik

Rudy menjelaskan, kondisi surplus juga dipengaruhi meningkatnya target rancangan pendapatan daerah dalam KUA-PPAS 2026.

Target pendapatan daerah tercatat naik sekitar 0,69 persen menjadi Rp11,6 triliun.

"Pendapatan asli daerah Rp5,6 triliun, pendapatan transfer Rp5,4 triliun dan pendapatan lain-lain Rp5,8 miliar, hingga keuangan Kabupaten Bogor yang ada di dalam KUA-PPAS tahun 2026 mengalami surplus," jelasnya.

Perbaikan kondisi keuangan tersebut menjadi kabar positif bagi Pemkab Bogor. Sebab, pada tahun anggaran 2025, pemerintah daerah sempat menghadapi kondisi defisit hingga memiliki kewajiban pembayaran kepada sejumlah kontraktor atau penyedia jasa.

Program Pengentasan Kemiskinan Jadi Prioritas

Selain faktor pendapatan, surplus dalam APBD Perubahan 2026 juga berkaitan dengan revisi rencana pembangunan yang dibahas bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.

Rudy menyebut sejumlah program prioritas tetap dipertahankan dalam perubahan anggaran tersebut.

"Program yang kita usulkan, point-pointnya sama, seperti pengentasan angka kemiskinan dan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, berikut sarana prasarana yang mendukungnya," ujarnya.

Dengan kondisi keuangan yang semakin membaik, Pemkab Bogor diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk menjalankan program pembangunan serta memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat hingga akhir tahun anggaran 2026.***