Pemkot Bandung Cari Jalan Keluar Atasi Kendala Lahan Sekolah Rakyat

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengakui, mengalami kendala dalam penyediaan lahan pembangunan sekolah rakyat. Keterbatasan ruang di wilayah perkotaan, dan keberadaan lahan yang termasuk dalam zona sawah yang dilindungi (LP2B) menjadi hambatan utama.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, pihaknya telah menerima permintaan dari Kementerian Sosial untuk menyiapkan lahan seluas lima hektare. Namun, kondisi geografis Kota Kembang yang padat membuat permintaan tersebut sulit dipenuhi.

"Sekolah rakyat, kemarin Mensos sudah ke sini. Kita memang diminta untuk menyediakan sekolah rakyat beserta dengan asramanya di lahan luas sekitar lima hektare. Nah, ini yang lagi berat banget buat Kota Bandung," kata Farhan, Rabu 29 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, sebagian besar lahan yang tersisa sudah memiliki peruntukan spesifik seperti kawasan perumahan, fasilitas publik dan ruang terbuka hijau. Beberapa area yang berpotensi dibangun sekolah, bahkan masuk ke dalam kategori lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak bisa dialihfungsikan.

"Banyak lahan kosong yang tidak bisa kita sentuh, karena statusnya sawah dilindungi. Kalau pun ada yang bisa, luasnya kecil dan tidak sesuai kebutuhan," ucapnya.

Meski menghadapi tantangan, Farhan menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menindaklanjuti program sekolah rakyat bersama pemerintah pusat. "Kota Bandung mungkin kekurangan lahan, tapi semangat kami untuk memberikan pendidikan bagi semua anak tidak pernah kurang. Kita akan cari jalan terbaik agar sekolah rakyat bisa terwujud," ujar dia.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Asep Saeful Gufron menambahkan, keberadaan sekolah rakyat sangat penting sebagai alternatif pendidikan bagi anak-anak yang belum masuk sekolah formal.

"Sekolah rakyat itu memberikan penguatan terhadap pemanfaatan pendidikan bagi anak-anak yang belum masuk sekolah formal, baik SD maupun SMP negeri atau swasta. Ada kriteria khusus di sekolah rakyat, termasuk untuk anak-anak dari keluarga rentan," kata Asep Saeful Gufron.

Menurut ia, program sekolah rakyat dirancang agar dapat menjangkau anak-anak dari keluarga tidak mampu, anak putus sekolah dan mereka yang memiliki hambatan sosial sehingga tidak tertampung di sekolah formal.

"Dengan adanya sekolah rakyat, kita bisa menyisir kembali warga yang belum sekolah dan mengarahkan mereka agar tetap bisa belajar. Jadi, ini bentuk pemerataan akses pendidikan yang lebih inklusif," ucapnya.

Asep menambahkan, Disdik Kota Bandung pun memperkuat program jemput bola untuk mendata anak-anak yang belum sekolah melalui kolaborasi dengan kelurahan, rukun warga dan lembaga sosial masyarakat.

"Kami ingin memastikan tidak ada anak di Kota Bandung yang tertinggal dari pendidikan. Sekolah rakyat menjadi jaring pengaman, agar semua anak bisa mengenyam pendidikan sesuai haknya," ujar dia.***