Pemprov Bentuk Satgas Anti Premanisme, DPRD Jabar Minta Dioptimalkan Guna Jamin Kenyamanan Investor

Anggota Komisi III DPRD Jabar Taufik Nurrohim mengapresiasi hadirnya Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Pemprov Bentuk Satgas Anti Premanisme, DPRD Jabar Minta Dioptimalkan Guna Jamin Kenyamanan Investor
Taufik mengatakan, Satgas Anti Premanisme tersebut harus hadir di setiap wilayah, untuk memastikan investasi di Jabar berjalan dengan baik dan investor tidak lari ke negara lain. (dok)

INILAHKORAN, Bandung - Anggota Komisi III DPRD Jabar Taufik Nurrohim mengapresiasi hadirnya Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Taufik mengatakan, Satgas Anti Premanisme tersebut harus hadir di setiap wilayah, untuk memastikan investasi di Jabar berjalan dengan baik dan investor tidak lari ke negara lain.

Kehadiran Satgas Anti Premanisme ini, kata dia, harus dioptimalkan guna menjamin kenyamanan investor di Jabar

"Jangan sampai, investor itu ketika membawa investasi besar tidak jadi, malah lari ke Vietnam atau luar Jabar, karena beberapa wilayah di Jabar banyak ganggu," ujarnya di Kota Bandung baru-baru ini.

Sejak hadirnya Satgas Anti Premanisme kata dia, belum ada informasi tentang gangguan terhadap investor di Jabar

"Insya Allah hari ini cukup tertib, bahkan gangguan-gangguan yang ada langsung direspons oleh Satgas Anti Premanisme ini dan Alhamdulillah secara image, Jabar menjadi rumah yang ramah buat investor," ucapnya.

Menurutnya, masalah seperti sebenarnya terjadi juga di negara-negara maju seperti Jepang hingga Tiongkok.

"Saya rasa perilaku seperti ini, tidak hanya terjadi di Indonesia, termasuk di negara maju seperti Jepang, Tiongkok siapa sih yang tidak kenal Yakuza, Triad begitu," tuturnya.

Hanya saja lanjut Taufik, pemerintah di negara maju memiliki sistem peraturan yang jelas, dalam menertibkan oknum-oknum tersebut.

"Tapi pemerintahnya menertibkan itu dengan beberapa peraturan yang jelas dan satuan tugas yang jelas, untuk bagaimana investor itu cukup membayar pajak. Selain itu, tidak ada pengeluaran lain," katanya.

Di Jawa Barat kata dia, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi melakukan itu dengan membentuk satuan tugas (Satgas) anti premanisme. 

"Maka dibentuklah oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Satgas Anti Premanisme untuk memastikan investor itu bebas dari gangguan," tandasnya. 


Editor : Doni Ramdhani