Pemprov Jabar Bakal Bangun 11 Sekolah Anyar di 2025

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi jawa barat melalui Dinas Pendidikan, bakal membangun 11 sekolah baru di 2025.

Pembangunan sekolah baru di Jabar dilakukan guna memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak di jawa barat, utamanya pada kawasan pelosok yang kesulitan mengakses fasilitas pendidikan yang telah ada.

Kepala Disdik Jabar Purwanto mengatakan, pembangunan sekolah baru akan difokuskan pada daerah-daerah pelosok yang angka usia sekolahnya tinggi, namun belum memiliki infrastruktur pendidikan yang memadai.

"Dari tahun 2005 kita itu ada 11 unit sekolah baru yang akan dibangun, itu biayanya bervariasi tiap sekolah," ujarnya saat ditemui di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar baru-baru ini.

Dia menerangkan, pembangunan sekolah baru merupakan program prioritas dari Gubernur jawa barat Dedi Mulyadi dalam upaya pemerataan akses pendidikan dan pengurangan angka putus sekolah di kawasan pelosok.

Selain itu, upaya lainnya yakni penambahan ruang kelas baru bagi untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang kerap kesulitan mendapatkan bangku di sekolah negeri akibat keterbatasan daya tampung.

"RKB (ruang kelas baru) itu ada di setiap kabupaten dan kota. Kita prioritaskan sesuai dengan kebutuhan mereka, ruang kelas itu. Kemudian unit sekolah baru juga sama, untuk kecamatan-kecamatan yang tidak ada sekolah negerinya SMA dan SMK," ucapnya.

Purwanto menjelaskan, dua program tersebut di tahun 2025 akan difokuskan di sejumlah daerah, seperti Bogor, Bandung, Bekasi, Tasik, Purwakarta dan Sukabumi.

Meski demikian, saat ini pihaknya tengah menghitung keperluan anggaran, guna pelaksanaan dua program tersebut. Namun terkait lokasi, sudah ditetapkan dan diprioritaskan bagi kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri.

"Sudah siap tanahnya, sudah ada yang menghibahkan atau kita sudah punya tanah di situ. Sekolah ya kan bertahap harus ada tanahnya dulu," ucapnya.

Dia menegaskan, Disdik Jabar tidak khawatir dengan kebutuhan anggaran kedua program tersebut, mengingat alokasi untuk keperluan pemerataan pendidikan mengalami kenaikan menjadi 34 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

"Kalau tahun sekarang sendiri itu ada kenaikan. khusus pendidikan itu ya ada kenaikan itu kita hampir 34 persen," tandasnya. (Yuliantono)