Kejar Ketimpangan, Pemprov Jabar Siapkan 24 Sekolah Baru Paling Banyak di Kab Bogor

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar mengakselerasi upaya pemerataan akses pendidikan menengah, dengan menyiapkan 24 sekolah negeri baru pada 2026. 

Langkah itu ditempuh untuk menjawab tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sekolah negeri, terutama di daerah dengan jumlah penduduk besar namun ketersediaan sekolah masih terbatas.

Program tersebut tidak hanya berupa pembangunan gedung baru, tetapi juga mencakup pengalihan status sejumlah sekolah swasta menjadi sekolah negeri. 

Skema itu dipilih sebagai solusi untuk mempercepat penambahan daya tampung pendidikan, tanpa harus seluruhnya bergantung pada pembangunan fisik dari awal.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto menjelaskan, salah satu proyek yang telah dipastikan adalah pembangunan SMA negeri baru di kawasan Arcamanik, Kota Bandung. 

Sekolah tersebut akan menjadi SMA negeri reguler dan tidak masuk dalam program Sekolah Manusia Unggul (Maung).

"Di Arcamanik ini nantinya dibangun untuk SMA biasa, sekolah negeri gitu. SMA 28 atau 29. SMA baru. Jadi SMA negeri biasa bukan Sekolah Maung," ujar Purwanto, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, target 24 sekolah baru yang dicanangkan Pemprov Jabar terdiri atas SMA, SMK, hingga SLB negeri yang akan tersebar di berbagai wilayah. Saat ini Disdik Jabar masih melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah maupun yayasan pendidikan yang sekolahnya berpotensi dialihkan menjadi milik pemerintah.

"Ada 24 termasuk SLB tapi ada yang pengalihan status, ada pengalihan dari sekolah swasta jadi negeri gitu. Terus ada yang juga di unit gedung baru, ada yang benar-benar unit sekolah baru," kata dia.

Meski target sudah ditetapkan, proses realisasi sejumlah sekolah baru masih menghadapi tantangan. Salah satu kendala utama berasal dari status lahan hibah yang belum sepenuhnya tuntas secara administrasi.

Beberapa lokasi yang direncanakan menjadi titik pembangunan sekolah baru, masih menunggu penyelesaian proses legalitas agar dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

"Hibah lahannya belum clear and clean. Jadi 24 sekolah baru itu ada hibah lahan yang belum clear and clean kayak di Cidaun, Cianjur. Di Bekasi ada yang belum clear and clean ada masih berproses," ucapnya.

Persoalan tersebut menjadi perhatian, karena keberadaan lahan yang telah berstatus jelas merupakan syarat utama sebelum pembangunan dapat dimulai.

Dari seluruh wilayah yang masuk dalam rencana pengembangan sekolah negeri baru, Kabupaten Bogor diproyeksikan menjadi daerah dengan jumlah tambahan sekolah terbanyak. Faktor kepadatan penduduk dan keterbatasan jumlah sekolah negeri menjadi pertimbangan utama.

"Daerah-daerah tertentu, paling banyak di Bogor karena kan penduduknya banyak dan sekolahnya masih sedikit. Terus tersedia lahan di sana, ada hibah dari Pemerintah Kabupaten Bogor," katanya.

Sisi lain, Disdik Jabar memastikan belum ada pembangunan Sekolah Maung baru dari nol pada tahun ini. Program tersebut masih memanfaatkan fasilitas pendidikan yang telah tersedia sebelumnya.

"Tahun ini kalau dari nol enggak ada karena kayak Purwakarta kan itu sudah ada bangunannya," tuturnya.

Purwanto menegaskan, pembangunan sekolah baru tidak dilakukan secara sembarangan. Penentuan lokasi mengacu pada kebutuhan riil masyarakat dan ketentuan yang berlaku, khususnya di wilayah yang minim akses pendidikan menengah meski memiliki jumlah siswa potensial yang tinggi.

"Target kita kayak gitu. Target kita 2026 ini ada 24 yang akan dikerjakan gitu. Mudah-mudahan proses kayak misalnya hibah di Bekasi itu tinggal tanda tangan Pak Bupati misalnya gitu," ucapnya.

Melalui penambahan 24 sekolah negeri baru tersebut, Pemprov Jabar berharap persoalan keterbatasan daya tampung yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dapat berangsur teratasi, sekaligus memperluas kesempatan bagi lulusan SMP untuk melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.