Dedi Mulyadi Bongkar Sebab Defisit Rp5,7 Triliun, Opsi Pinjaman Masih Wait and See

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan munculnya proyeksi defisit sebesar Rp5,7 triliun dalam APBD Jawa Barat 2026.

Salah satu faktor yang menekan pendapatan daerah berasal dari peralihan masyarakat ke kendaraan listrik. Kondisi tersebut berdampak terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diproyeksikan berkurang Rp406 miliar.

Selain itu, penerimaan pajak rokok juga anjlok menjadi sekitar Rp613 miliar. Tekanan pendapatan turut terjadi dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Dividen bank bjb yang sebelumnya ditargetkan Rp400 miliar hanya terealisasi sekitar Rp347 miliar. Sementara dividen PT Migas Utama Jabar (MUJ) dari Participating Interest (PI) migas sebesar Rp27 miliar diproyeksikan tidak masuk karena dana tersebut digunakan untuk program peremajaan jaringan pipa oleh PT Pertamina Hulu Energi ONWJ.

“Menurunnya pajak kendaraan bermotor ini bukan disebabkan oleh menurunnya partisipasi warga dalam membayar pajak, tetapi karena peralihan ke kendaraan listrik. Kendaraan listrik itu PKB dan BBNKB-nya tidak dikenakan pajak daerah, sementara PNBP-nya tetap masuk ke kas pemerintah pusat. Ini yang membuat penerimaan daerah terkoreksi,” ujar Dedi di Kota Bandung, Jumat (11/9/2026).

Di tengah tekanan penerimaan tersebut, Pemprov Jabar juga masih menunggu realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana transfer dari pemerintah pusat yang nilainya diperkirakan mencapai Rp3,2 triliun.

Namun, Dedi menegaskan proyeksi defisit Rp5,7 triliun belum menjadi angka final. Masih terdapat ruang koreksi melalui penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja.

“Defisit itu kan angka perhitungan awal,” ucapnya.

Pemprov Jabar Siapkan Efisiensi Rp2,3 Triliun

Untuk memperkecil kesenjangan anggaran, Pemprov Jabar menyiapkan langkah penghematan hingga Rp2,3 triliun.

Efisiensi menyasar berbagai belanja yang dinilai tidak mendesak, termasuk perjalanan dinas rutin, penyesuaian alokasi bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp397 miliar, serta pemangkasan hibah instansi vertikal hingga 40 persen dari alokasi semula.

Strategi tersebut diharapkan mampu menurunkan proyeksi defisit dari Rp5,7 triliun menjadi sekitar Rp3,4 triliun.

Di sisi lain, Pemprov Jabar masih mempertahankan opsi pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Namun, Dedi memastikan fasilitas pembiayaan tersebut belum akan digunakan sebelum pemerintah memperoleh gambaran pasti mengenai kondisi kas dan peluang masuknya dana transfer dari pemerintah pusat.

“Opsi pinjaman tetap kita pegang, tapi dalam praktiknya jangan asal mencairkan jika tidak benar-benar dibutuhkan. Kita hitung dulu kemampuan kas, belanja wajib, dan proyek yang sudah terikat kontrak hingga Desember. Jangan sampai kita meminjam uang tapi tidak dimanfaatkan secara efektif, akhirnya rakyat yang rugi bayar bunga,” katanya.

Dedi menegaskan seluruh perangkat daerah harus memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan mengikat. Di antaranya pembayaran gaji ASN dan PPPK, layanan BPJS Kesehatan masyarakat, serta operasional pelayanan publik.

Sementara itu, komunikasi dengan Kementerian Keuangan terus dilakukan agar dana bagi hasil yang masih tertahan dapat dicairkan pada Oktober hingga Desember 2026.

Realisasi dana tersebut akan menjadi salah satu penentu bagi Pemprov Jabar untuk memutuskan apakah skema pinjaman daerah perlu digunakan atau tidak.

“Kebutuhan riil Rp3,4 triliun, kan kita terus berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, dengan harapan yang bagi hasil pajak ini bisa juga dibayarkan di bulan Oktober, November, atau Desember. Sehingga, konsep tentang pinjaman daerah Rp3,4 triliun ini masih wait and see,” pungkasnya.