Pemprov Jabar Biayai Penuh Pelatihan Pekerja Migran, Dedi: Warga Tak Perlu Jual Sawah

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan langkah baru, untuk membuka akses kerja ke luar negeri bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi memastikan biaya pelatihan calon pekerja migran akan ditanggung pemerintah, sehingga warga tidak lagi terbebani ongkos besar sebelum berangkat bekerja.

Kebijakan tersebut disampaikan Dedi saat meninjau pusat pelatihan calon pekerja migran tujuan Taiwan di kawasan Gadog, Kabupaten Bogor, Selasa (21/7/2026).

Program ini dirancang untuk memperkuat kualitas dan daya saing tenaga kerja asal Jawa Barat, yang akan ditempatkan di luar negeri. Selain memperoleh keterampilan sesuai kebutuhan industri, peserta juga dipersiapkan melalui jalur penempatan resmi agar memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat.

"Tempat ini merupakan tempat pelatihan calon tenaga yang berpendidikan khusus untuk berangkat ke Taiwan," ujar Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Selasa (21/7/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Dedi mendapat paparan mengenai pola pendidikan dan pelatihan yang diterapkan. Masa pelatihan berlangsung antara satu hingga enam bulan, bergantung pada bidang pekerjaan yang akan digeluti para peserta.

Tak hanya pelatihan teknis, calon pekerja migran juga dibekali kemampuan bahasa Mandarin untuk menunjang komunikasi dan adaptasi saat bekerja di Taiwan.

"Nanti anak-anak yang memiliki minat untuk bekerja di luar negeri agar bekerjanya memiliki sertifikat pendidikan yang cukup terlindungi dari sisi undang-undang ketenangan kerjaan," ucapnya.

Pemprov Jabar menargetkan, program tersebut menjadi salah satu jalur peningkatan kesempatan kerja bagi generasi muda. Setiap bulan, ratusan peserta direncanakan mengikuti pelatihan, dengan target ribuan calon pekerja migran setiap tahun.

"Nanti kita akan mengirim dalam setiap bulan ratusan (pekerja), dalam setiap tahun ribuan ke sini. Untuk melakukan pelatihan anak-anak Jawa Barat," katanya.

Dedi menegaskan, seluruh kebutuhan biaya pelatihan akan ditanggung pemerintah daerah. Menurutnya, skema ini dibuat untuk mengakhiri praktik masyarakat yang terpaksa menjual aset keluarga demi membiayai keberangkatan bekerja ke luar negeri.

"Dan biayanya akan disiapkan oleh pemerintah pemerintah Jawa Barat. Biar nanti tidak lagi mereka harus jual kebun, jual sawah. Demi pergi ke luar negeri," tegasnya.

Selain persoalan biaya, Dedi juga menyoroti berbagai persoalan sosial yang kerap muncul dalam kehidupan pekerja migran, termasuk pengelolaan hasil kerja yang dikirimkan kepada keluarga di tanah air.

"Banyak yang dikirim uangnya ke dalam negeri. Sama suaminya. Sama suaminya (dipakai) kawin lagi," karanya.

Pemprov Jabar menargetkan, fasilitas pelatihan tersebut mulai beroperasi pada pertengahan hingga akhir September 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas akses kerja legal dan meningkatkan kualitas pekerja migran asal Jawa Barat.

"Pertengahan September atau akhir September segera dibuka," tandasnya. (Yuliantono)