Pemprov Jabar Gencarkan Pembinaan Bagi PMKS di UPTD PPSGBK Cisarua KBB

INILAHKORAN, Ngamprah - Masih maraknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jabar yang belum tertangani disebut-sebut bakal berdampak pada citra pemerintah.

Tak hanya sosial dan ekonomi Jabar, faktor meningkatnya fenomena PMKS juga dipicu pandemi Covid-19 yang terjadi selama beberapa tahun.

Menyikapi hal itu, Pemprov Jabar tengah gencar melakukan kegiatan pembinaan PMKS gelandangan dan pengemis yang dipusatkan di kantor UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya (PPSGBK) Dinas Sosial Jabar, Jalan Kolonel Masturi Panagelan No 1, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

"Hari ini saya mewakili pak Gubernur untuk melihat situasi dan kondisi aset pemerintah yang juga sarana dan prasarana program pemerintah dalam pembinaan sosial dan kemasyarakatan," kata Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum di Cisarua, Selasa 6 Juni 2023.

Uu menyebut, di UPTD PPSGBK ini banyak warga yang dibina karena masalah kesejahteraan sosial, seperti  gelandangan, pengemis ataupun mereka bisa disebut anak-anak yang biasa di pinggir jalan ataupun yang sudah tua yang biasa dilihat di jalanan.

"Dalam program pembinaan PMKS ini mereka dibantu dengan cara memanusiakan mereka dengan memberikan bekal berupa ilmu dan keahlian sebagai modal saat mereka lulus," jelasnya.

Menurutnya, pembinaan para PMKS dilakukan untuk menekan permasalahan sosial yang masih belum bisa dientaskan.

"Mereka masuk ke UPTD PPSGBK bukan secara pribadi, melainkan rekomendasi dari pemerintah daerah," tuturnya.

"Kami menerima masyarakat yang akan dibina, tapi masuk melalui pemerintah daerah," sambungnya.

Oleh karenanya, sambung Uu, apabila di daerah masing-masing menemukan adanya sekelompok orang seperti gelandangan, tidak punya pekerjaan, anak jalanan segera melaporkan ke pemda masing-masing.

"Biar nanti kepala daerahnya yang menyampaikan ke PPSGBK. Mereka nantinya akan dibina dan dibekali berbagai ilmu, mulai dari keterampilan hingga agamanya," bebernya.

"Karena di sini juga ada ajengan yang bakal mengisi kegiatan seperti di pesantren. Setelah selesai dan dianggap mampu, mereka dikembalikan ke daerahnya," sambungnya.

Usai lulus, mereka diharuskan untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapatnya selama berada di UPTD PPSGBK di kampung halamannya.

"Mereka pun akan diberi dana untuk sewa rumah selama lima bulan mengingat kebanyakan dari PMKS ini tidak memiliki tempat tinggal," ujarnya.

Uu menambahkan, hal itu dilakukan agar sepulang dari pembinaan mereka bisa sedikit tenang dengan mendapatkan bantuan untuk sewa rumah tersebut.

"Pembinaan ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap para PMKS," tandasnya.*** (agus satia negara)