Pemprov Jabar Minta Industri Lebih Kreatif Hadapi Tantangan Global, Cegah Gelombang PHK Berkepanjangan

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta industri lebih kreatif, dalam menghadapi tantangan global, guna mencegah gelombang PHK berkepanjangan.

Walaupun tren PHK di 2024 cenderung menurun ketimbang 2023 lalu. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi (Disnakertrans) Jawa Barat mencatat, terdapat 19.878 orang yang terkena PHK sepanjang tahun lalu, sedangkan hingga September 2024 ini, tercatat sebanyak 5.606 orang di PHK. Tetap saja penurunan ini belum bisa juga disebut sebagai kabar baik.

Sebab itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta, agar dilakukan reorientasi atau produksi barang ekspor, terutama di industri tekstil dan garmen, seiring melesunya minat beli negara luar.

"Diolah menjadi bahan yang bisa digunakan di dalam atau luar negeri. Diversifikasi. (Perusahaan) usahakan bagaimana, yang penting jangan ada PHK," harap Bey Machmudin.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Jabar Firman Desa menjelaskan, tingginya jumlah karyawan yang di PHK 2023 lalu karena masih adanya dampak dari Covid-19.

Terkait PHK 2024, di Jabar sampai dengan September 2024 sebanyak 5.606 Orang. Sedangkan, berdasarkan data peserta non aktif (kategori PHK) dari BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2024 adalah sebanyak 10.120 orang.

"PHK terjadi hampir di seluruh sektor industri tetapi tidak dalam jumlah yang besar. Jumlah terbanyak PHK adalah dari pekerja PKWT yang telah habis kontrak dan/atau tidak diperpanjang kontraknya," ungkap Firman.

Adapun yang menjadi penyebab perusahaan mem-PHK karyawan, dikarenakan efisiensi. Perusahaan tidak mampu atau kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah.

"Lalu menurunnya penjualan dan ekspor, perubahan gaya hidup konsumen, pengaruh teknologi dan media sosial terhadap cara penjualan dan pembelian, dan dampak euforia invansi Israel," ucapnya.

Sisi lain, untuk mecegah terjadinya PHK tambahan, Disnakertrans Jabar terus berupaya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan kepada perusahaan dan pekerja agar mencegah terjadinya PHK, serta berkolaborasi dengan perangkat daerah lainnya untuk menjaga stabilitas dan peningkatan ekonomi di Jabar.

"Langkah ideal dalam menekan PHK adalah memberikan pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada perusahaan dan pekerja agar selalu memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalin hubungan
industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, serta menjaga kondusifitas hubungan industrial di Jabar," katanya.

Sementara untuk memperluas lapangan kerja adalah adanya peningkatan investasi terhadap peningkatan industri, kemudahan berusaha, peningkatan usaha mikro dan kecil, klasterisasi industri sesuai dengan nilai kedaerahan.

Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung meminta, Pemprov Jabar dapat memerhatikan kondisi ini dan bisa melakukan pencegahan agar para buruh tidak terdampak PHK, sektor garmen juga bisa produksi secara massif kembali, agar iklim investasi terjaga.

Langkah-langkah ini dikatakannya dapat dilakukan Pemprov Jabar melalui koordinasi ke pemerintah pusat, untuk dapat menekan impor pakaian bekas.

"Kalau tidak, perusahaan-perusahaan yang berproduksi di Jawa Barat akan terkena imbasnya. Dan yang lebih jauh lagi adalah akan terjadi penurunan investasi di Jawa Barat. Bahkan kalau kita tidak mengambil langkah strategis, akan terjadi penurunan kepercayaan dari investor," tandasnya. (Yuliantono)