Pendapatan Transfer Karawang Turun Rp956,8 M, Pemkab Lanjutkan Efisiensi APBD 2027

Pendapatan transfer Kabupaten Karawang diproyeksikan turun Rp956,8 miliar pada 2027. Pemkab Karawang melanjutkan efisiensi anggaran sebesar 15 persen di setiap

Pendapatan Transfer Karawang Turun Rp956,8 M, Pemkab Lanjutkan Efisiensi APBD 2027
Pendapatan Transfer Karawang Turun Rp956,8 M, Pemkab Lanjutkan Efisiensi APBD 2027

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dalam penyusunan APBD 2027. Langkah tersebut dilakukan menyusul terus menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan proyeksi pembahasan anggaran, pendapatan transfer Kabupaten Karawang pada 2027 diperkirakan turun Rp956,806 miliar atau 26,17 persen dibandingkan 2025. Penurunan tersebut berdampak terhadap terbatasnya kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah mengatakan, penurunan pendapatan terjadi setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Persisnya mencapai Rp956,806 miliar atau mengalami penurunan hingga 26,17 persen. Lumayan besar penurunan ini berdampak kepada terbatasnya kemampuan fiskal daerah," kata Asep Aang, Rabu (18/11/2026).

Dia menjelaskan, berdasarkan data APBD 2025, 2026, dan pembahasan anggaran 2027, pendapatan transfer Kabupaten Karawang pada 2025 tercatat sebesar Rp3,617 triliun.

Jumlah tersebut kemudian turun menjadi Rp2,834 triliun pada 2026. Penurunan diproyeksikan berlanjut pada 2027 dengan pendapatan transfer sebesar Rp2,670 triliun.

"Jadi setiap tahun sejak tahun 2025 hingga tahun 2027 selalu terjadi penurunan pendapatan karena kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Jawa Barat. Penurunan ini berdampak bagi daerah karena efisiensi anggaran. Namun, kita harus bisa menyesuaikan situasinya," ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Karawang tetap menerapkan efisiensi dalam penyusunan RAPBD 2027. Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 60000 Tahun 2026 tentang Pagu Efisiensi per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Melalui kebijakan tersebut, setiap SKPD ditargetkan melakukan efisiensi anggaran sebesar 15 persen. Perhitungan itu dilakukan setelah memperhitungkan belanja wajib dan mengikat, belanja yang telah ditentukan peruntukannya, serta belanja prioritas untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sejumlah pos belanja yang menjadi sasaran efisiensi antara lain perjalanan dinas, biaya makan dan minum, kegiatan seremonial, publikasi, pengadaan pakaian dinas, perangkat komputer, serta belanja operasional lainnya.

Pemkab Karawang berharap langkah efisiensi tersebut dapat menjaga keseimbangan fiskal daerah di tengah penurunan pendapatan transfer, sekaligus memastikan program prioritas pembangunan tetap berjalan.


Editor : Ahmad Sayuti