Pendidikan Karakter di Pusat Militer Dikritisi Banyak Pihak, Dedi Mulyadi Ajak Mereka Tangani Bersama

INILAHKORAN, Bandung - pendidikan karakter di pusat militer bagi siswa bermasalah yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi, menimbulkan pro dan kontra banyak pihak.

Antaranya yang kontra adalah Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Anggota Komisi X DPR RI.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sugiro menyebut, kebijakan tersebut harus dievaluasi karena pendidikan untuk sipil bukan kewenangan militer.

Menyikapi persoalan ini, Gubernur Dedi mengaku senang karena kebijakannya diperhatikan banyak pihak. Mengenai kekhawatiran karena pendidikan dilakukan di kawasan militer, dirinya memiliki alasan lain.

"Menurut saya, tentara banyak ngajar di daerah terpencil. Kedua, SMA Taruna Nusantara tentara gurunya. Sekolah yang yayasannya di bawah TNI, SMA dan SMK tentara gurunya. Paskibra, Pramuka banyak dilatih tentara. Bukan barang baru," ujar Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung baru-baru ini.

Dia melanjutkan, daripada ribut dalam perdebatan argumentasi. Lebih baik sama-sama menanganinya dengan pola masing-masing, supaya tidak ada lagi masalah anak nakal.

"Daripada kita ribut ngeramein dalam urusan wacana. Perdebatan tidak berakhir. Mending kita tangani bersama. Provinsi Jawa Barat, gubernurnya misalnya nanti menangani seribu orang anak berprilaku khusus. Nanti Komnas HAM nangani berapa, KPAI berapa, dengan metodologi masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji, mana paling sukses. Mana yang lebih baik," ucapnya.

Jika tidak, Dedi mengajak mereka untuk meninjau langsung para peserta pendidikan militer, bagaimana dampak dari adanya program tersebut.

"Atau, saya mengundang, Komisi X, KPAI, Komnas Ham, berkunjung saja ke barak tempat pelatihan," tandasnya. (Yuliantono)