Ortu Siswa SMPN 3 Gunungjati Cirebon Keberatan Studi Tour, Ini Kata Kepsek

INILAHKORAN, Cirebon -  Keluhan muncul dari sejumlah orang tua siswa SMPN 3 Gunungjati, Kabupaten Cirebon, hal itu terkait dengan rencana studi tour ke Yogyakarta. Mereka menilai kegiatan tersebut tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Apalagi, apalagi harus membayar meski tidak ikut.

"Ekonomi kami sedang sulit. Tapi  yang tidak ikut pun tetap diminta bayar setengah. Ini membebani," kata salah satu orang tua siswa yang meminta identitasnya dirahasiakan demi kenyamanan anaknya di sekolah, Selasa 6 Mei 2025.

Ia menggungkapkan, pihak sekolah telah menetapkan pemberangkatan pada 23 Mei 2025 dengan biaya sekitar Rp600 ribu bagi peserta dan Rp300 ribu bagi siswa yang tidak ikut. Dengan demikian, ia pun mempertanyakan urgensi dan keadilan kebijakan itu, terlebih dengan adanya kebijakan larangan studi tour oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

"Pembayaran mulai besok. Pemberangkatan tanggal 23. Ikut bayar 600 lebih ga ikut bayar 300 di haruskan," bebernya.

Menurutnya, surat edaran resmi dari pihak sekolah menyebutkan kegiatan ini bersifat opsional. Studi tour akan dilaksanakan pada Jumat 23 Mei 2025, dengan tujuan wisata edukasi ke beberapa tempat bersejarah dan budaya di
Yogyakarta dan sekitarnya dengan fasilitas transportasi, konsumsi, tiket masuk lokasi wisata, dan dokumentasi.

"Orang tua juga diminta menandatangani surat persetujuan terkait keikutsertaan anaknya dalam kegiatan tersebut," akunya.

Sementara itu,  Kepala SMPN 3 Gunungjati, Udin Ihsanudin, menyampaikan penjelasan yang berbeda dari surat tersebut. Ia menyatakan bahwa hingga kini belum ada keputusan final mengenai pelaksanaan studi tour.
Alasannya, dalam rangka melengkapi kegiatan-kegiatan sekolah.

"Sejak ada larangan dari gubernur, kami sudah memutuskan tidak jadi berangkat. Tetapi karena banyak siswa yang nanya, saat ini kami sedang konsultasi dan mengadakan kuisioner," ucapnya.

Ia menambahkan, study tour tidak boleh ada paksaan terhadap siswa untuk ikut serta.
Keputusan, nanti dari hasil kuisioner yang akan diisi oleh siswa. Kalau  yang setuju ada  50 siswa dan 49 siswa menolak, tetap menjadi pertimbangan.

"Bukan tidak mendukung kebijakan gubernur, tetapi awal-awalnya itu mungkin siswa melihat kakak-kakaknya yang sudah berangkat," tukasnya. (maman suharman)