Sikap Kami: Sudahlah KDM!

LARANGAN study tour makin jadi kontroversi saja. Apalagi, setelah sejumlah kepala daerah setingkap bupati dan wali kota, mengizinkan pelajar di wilayahnya mengikuti study tour.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menandatangani Surat Edaran No 54/PK.03.03/Kesra itu, tetap bersikukuh. SE tentang Sembilan Langkah Menuju Panca Waluya itu, salah satu poinnya melarang kegiatan piknik yang dibungkus study tour.

Sebanyak yang bersetuju dengan larangan itu, sebanyak itu pula yang menentang. Ya orang tua siswa, ya pelaku usaha pariwisata, ya kepala daerah, sudah pasti kalangan siswa pun begitu. Setidaknya itu yang tergambar dari media sosial.

Kita berpandangan, maksud dan tujuan Dedi Mulyadi tak salah. Bupati/wali kota yang mengizinkan siswa study tour pun tidak salah. Lalu, di mana salahnya? Hemat kita, salah satunya: surat edaran itu.

SE ini memang lumayan bermasalah. Bahkan sejak SE awalnya, yakni SE No 42/PK.03.04/Kesra tanggal 30 April 2025. SE terdahulu, berdasarkan tangkapan layar yang beredar, bahkan menggabungkan dua frasa sekaligus yang berbeda. Maksudnya mengatur study tour, tapi di sana muncul frasa studi banding.

SE pertama, mengatur bahwa kegiatan study tour hanya boleh berlangsung di wilayah Jawa Barat. SE teranyar tidak. Itu artinya study tour sebagai pembungkus piknik, dilarang kemanapun juga. Siswa Bandung, jika kita maknai SE itu, bahkan dilarang piknik berbungkus study tour di kotanya sendiri.

Buat kita, SE itu rancu. Bisa jadi landasannya tidak kuat. Katakanlah salah satu landasannya adalah keberatan orang tua soal dana yang diperlukan. 

Jika kita berpikir panjang, maka banyak cara yang bisa dilakukan ketimbang melarang (sepenuhnya). Bisa saja, misalnya, sekolah diizinkan study tour dengan beban yang seringan-ringannya bagi orang tua. Jika landasannya guru-guru menjadikannya ladang bisnis, meski kita tak yakin sepenuhnya, maka harusnya hal semacam itu yang diatasi, dikelola. Bukan dilarang.

Sebab apa? Kalangan yang ahli di pendidikan berpendapat study tour, jika dijalankan dengan benar, punya manfaat besar bagi pelajar. Maka, pemerintah dalam hal ini adalah membuat aturan bagaimana study tour dijalankan dengan benar, bermanfaat, dan tak membebani orang tua secara berlebihan.

Apalagi, belakangan ada pihak-pihak yang hidup di industri pariwisata mengeluhkannya. Dan, pemerintah dengan congkak menjawab: jangan eksploitasi anak sekolah. Pariwisata hidup dari pengunjung. Pelajar dengan study tour hanyalah salah satu di antaranya.

Maka, kita memberikan saran kepada Pemprov Jabar, Gubernur Dedi Mulyadi, sudahlah, dengarkan pulalah suara-suara orang lain. Tak elok juga bersikeras sendiri. Tak ada orang yang pintar sendiri, benar sendiri. Dunia, di tengah kemajuannya, butuh kolaborasi. Termasuk kolaborasi dalam berpikir. (*)