Sikap Kami: Risau Kemarau

MUSIM kemarau kembali menguji Jawa Barat. Di sejumlah daerah, suara keran mengering menjadi tanda, persoalan air bersih bukan lagi ancaman masa depan, tapi masalah yang hadir hari ini.

Air yang selama ini dianggap melimpah perlahan berubah menjadi barang yang harus diperjuangkan. Warga harus menunggu bantuan tangki air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah sibuk mendistribusikan air bersih, sementara pertanyaan yang lebih besar masih menunggu jawaban: mengapa krisis air selalu datang tanpa kesiapan cukup?

Data menunjukkan ancaman kekeringan di Jawa Barat terus meluas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status siaga bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di seluruh 27 kabupaten/kota mulai Juli hingga September 2026.

Kebijakan ini menunjukkan, dampak musim kemarau tidak lagi bersifat lokal, tetapi menjadi persoalan bersama yang membutuhkan mitigasi serius.

Di Kabupaten Tasikmalaya, misalnya, kekeringan berdampak pada ratusan kepala keluarga. BNPB mencatat krisis air bersih akibat musim kemarau terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Desa Pedangkamulyan, Kecamatan Bojonggambir, dengan 850 kepala keluarga terdampak.

Sementara di Ciamis, BPBD harus menyalurkan 15 ribu liter air bersih untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan air akibat sumber air yang mengering. Bantuan itu memang penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban setiap kali musim kemarau datang.

Persoalan air bukan hanya tentang musim yang semakin kering. Ini juga tentang bagaimana pemerintah mengelola lingkungan, menjaga daerah resapan, memperbaiki infrastruktur air, dan memastikan tata ruang tidak mengorbankan keseimbangan alam.

Selama bertahun-tahun, pembangunan sering lebih cepat daripada perlindungan lingkungan. Kawasan resapan berubah menjadi permukiman. Sungai kehilangan fungsi. Hutan dan lahan hijau terus mendapat tekanan. Ketika hujan berkurang, dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

Pemerintah daerah tidak boleh terjebak dalam pola lama: kekeringan datang, bantuan air dikirim, lalu persoalan dianggap selesai. Tangki air hanya pertolongan sementara. Yang dibutuhkan adalah strategi jangka panjang.

Jawa Barat membutuhkan kebijakan ketahanan air yang lebih serius. Pemerintah perlu memperkuat konservasi sumber air, memperluas sistem penyimpanan air, memperbaiki jaringan irigasi, serta memastikan pembangunan tidak menghilangkan kemampuan alam menyimpan air.

Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk besar dan aktivitas ekonomi tinggi. Jika persoalan air tidak dikelola sejak sekarang, krisis kecil hari ini bisa menjadi masalah besar di masa depan. kemarau boleh datang setiap tahun. Tetapi negara tidak boleh selalu terkejut setiap kali hujan berhenti turun. (*)