Pengamat Karim Suryadi Nilai, Korupsi Kunang Ibarat Wariskan Kompas Rusak yang Menyesatkan Anak

INILAHKORAN.ID - Pengamat Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi menyayangkan kasus korupsi yang menimpa Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang.

Sebab persekongkolan jahat terjadi, antara ayah dan anak untuk memperkaya diri. Karim bahkan mengibaratkan, HM Kunang memberikan kompas yang rusak pada anaknya, Ade Kuswara Kunang hingga terjerumus pada kesesatan.

"Ayah-anak korupsi amat menyedihkan. Ini ibarat kompas yang sudah rusak, lalu diwariskan kepada anak yang akan melakukan perjalanan menantang," kata Karim dalam layanan pesan pada INILAHKORAN.ID, Minggu 21 Desember 2025.

Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini terhadap Ade Kuswara Kunang lanjut dia, juga akhirnya membuka tabir baru. Tidak hanya kerja sama tim atau berjamaah, ternyata juga terjadi dalam konteks hubungan darah antara ayah dan anak.

"Bukan hal aneh memang. Karena relasi kuasa di Indonesia sering dibangun di atas politik keluarga, atau hubungan primordial lainnya. Hal yang lumrah jika orang tuanya berkuasa, anaknya berkuasa pula layaknya putra mahkota. Demikian pula, pengaruh politik orang sangat powerful ketika anaknya berkuasa. Praktik inilah yang mencuat di Kabupaten Bekasi," sambungnya.

Pola anyar korupsi Ade Kuswara Kunang dalam 'ijon' proyek ini diakui Karim, adalah korupsi politik paling profan, yang terjadi akibat penyucian politik silsilah. Ironisnya, korupsi terjadi hanya 10 bulan pasca dilantik.

"Seperti dalam kasus serupa di daerah lain, ini terjadi karena ijon kekuasaan. Ini realitas paling menampar nalar publik demokratis. Betapa tidak, perencanaan jahat mencuat justru sebelum maslahat kekuasaan dirasakan publik," katanya.

Karim juga menyoroti usia kepala daerah yang masih relatif muda. Menurut dia, hal tersebut kembali menegaskan bahwa regenerasi biologis tidak otomatis menghadirkan perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Perbedaan usia hanya penanda umur, bukan preferensi nilai, integritas, atau ideologi,” tegasnya.

Ia tidak menampik bahwa korupsi kerap dijadikan mekanisme kotor untuk mengembalikan modal politik yang dikeluarkan selama proses elektoral. Namun, Karim mengingatkan agar rentetan kasus korupsi jangan menjadi alasan pemerintah, untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke DPRD, seperti yang diusulkan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

“Kasus-kasus ini tidak bisa dijadikan dalih untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah langsung menjadi pemilihan oleh DPRD,” katanya.

Menurut Karim, tingginya biaya politik memang menjadi salah satu pemicu korupsi politik di Indonesia. Namun, solusi tidak terletak pada pemangkasan hak pilih rakyat, melainkan pada pembenahan sistem politik itu sendiri.

“Biaya politik bisa diturunkan dengan menghapus mahar, preferensi pola kampanye yang lebih rasional-edukatif, dan penyederhanaan teknis kepemiluan," tandasnya.