Penurunan Biaya Haji 2025 Disambut Baik, DPR Tegaskan Kualitas Pelayanan Tak Boleh Turun

Anggota Komisi XI DPR RI, M. Hasanuddin Wahid, menegaskan bahwa penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 tidak boleh memengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada jamaah.

Penurunan Biaya Haji 2025 Disambut Baik, DPR Tegaskan Kualitas Pelayanan Tak Boleh Turun
Penurunan Biaya Haji 2025 Disambut Baik, DPR Tegaskan Kualitas Pelayanan Tak Boleh Turun

INILAHKORAN,Bandung – Anggota Komisi XI DPR RI, M. Hasanuddin Wahid, menegaskan bahwa penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 tidak boleh memengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada jamaah.

Pria yang akrab disapa Cak Udin, langkah pemerintah untuk menurunkan biaya haji telah membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia.

Namun, ia menekankan pentingnya menjaga standar layanan agar jamaah tetap mendapatkan pengalaman ibadah yang nyaman dan memadai.

"Biaya haji turun it's okay, tapi kualitas pelayanan tidak boleh ikutan turun. Saya dan fraksi di DPR pasti akan mengawal pelaksanaan haji nanti, tentu saja bersama-sama dengan masyarakat," ujar Cak Udin dikutip dari ANTARA.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah dalam mendengarkan aspirasi masyarakat terkait biaya haji yang lebih terjangkau.

"Ya saya kira masyarakat Indonesia senang biaya haji tahun ini turun. Dalam hal ini pemerintah saya lihat komitmen dan telah sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi masyarakat," tambahnya.

Namun, di tengah kabar baik ini, Cak Udin mengingatkan pemerintah untuk menjadikan permasalahan dalam pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi serius.

Ia menyoroti beberapa kendala yang kerap dihadapi jamaah, seperti pemondokan yang terlalu penuh, minimnya fasilitas MCK, keterlambatan transportasi, hingga masalah teknis terkait tambahan kuota.

"Di masa haji sebelumnya kita melihat banyak problem, mulai dari pemondokan yang terlalu penuh, MCK minim, sampai masalah kuota tambahan,” ucap Cak Udin.

“Belum lagi masalah transportasi yang sering telat. Nah saya berharap betul problem itu menjadi bahan evaluasi serius pemerintah agar tidak lagi terulang," jelasnya.

Cak Udin menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji merupakan tanggung jawab besar pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dan koordinasi yang baik antara DPR, pemerintah, dan masyarakat agar pengalaman ibadah haji tahun 2025 berjalan lancar dan nyaman.

Dengan biaya haji yang lebih terjangkau dan evaluasi yang tepat, diharapkan tahun 2025 menjadi momentum peningkatan kualitas pelayanan haji yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.***


Editor : Yosep Saepul Ramadan