Penyerahan P3D Hambat Pembangunan Terminal Parung

INILAH, Bogor - Selain merevisi detail engineering design (DED) Terminal Parung yang telah dibuat Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, ternyata juga masih ada hal administrasi yang perlu diselaraskan.

Yaitu, penyerahan aset terutama lahannya dari Pemkab Bogor ke Pemprov Jawa Barat. Hal itu sesuai amanat UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pengelolaan terminal tipe B kewenangannya ditarik ke pemerintah provinsi.

Karena itu, personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) yang melekat juga harus diserahkan dari pemerintah daerah tingkat II ke pemerintah daerah tingkat I.

"Memang Pembangunan Terminal Parung oleh Pemprov Jawa Barat terkendala penyerahan P3D Terminal Parung belum tuntas dan revisi DED, hingga pelaksanaannya paling cepat dilaksanakan pada tahun 2020,” ucap Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Supriyanto kepada wartawan di Cibinong, Minggu (10/3).

Dia menerangkan sesuai arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Terminal Parung akan dibangun tidak saja sebagai terminal pengatur kedatangan dan keberangkatan penumpang, tetapi juga akan diintegrasikan dengan kegiatan ekonomi lainnya seperti pusat perbelanjaan atau sarana umum lainnya sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. 

“Untuk membangun Terminal Parung kabarnya menyedot biaya hingga Rp30 miliar. Agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tingkat II bisa digunakan untuk pembangunan pelayanan kesehatan atau RSUD Parung, maka pembangunan Terminal Parung dan fasilitasnya akan dikerjasamakan dengan investor melalui sistem build-operated-transfer (BOT),” terangnya.

Camat Parung Daswara mengatakan karena ketiadaan terminal maka baik angkutan kota (angkot) maupun  bis kota mengangkut penumpangnya di dalam pasar dan pinggir jalan.

“Saat ini kondisi lalu lintas di Parung sangat l semrawut karena angkot menjadikan pasar lama menjadi terminal sementara bis kota menunggu penumpangnya di pinggir Jalan Raya Parung hingga kemacetan menjadi konsumsi kami sehari-hari,” kara Daswara.

Bupati Bogor Ade Yasin menjelaskan pembangunan Terminal Parung terbilang mendesak untuk segera diwujudkan. Selain solusi untuk masalah kemacetan di sekitar Parung, juga dalam upaya mewujudkan konektivitas antarkota, baik kota besar, sedang maupun kecil, juga antar daerah di Jawa Barat ataupun Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.

“Kalau pembangunan Terminal Parung itu untuk mewujudkan konektivitas antar kota maupun antar provinsi, sedangkan untuk mengurai masalah kemacetan Pemkab Bogor akan membangun Jalan Lingkar Parung (JLP),” jelas Ade Yasin.

Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Bogor Aji Sukmajaya melanjutkan untuk membangun JLP maka Pemkab Bogor harus membebaskan lahannya terlebih dahulu.

“Memang pembangunan Terminal Parung itu juga harus disertai dengan pembangunan JLP hingga keberadaan terminal tidak menambah permasalahan, tetapi menjadi solusi permasalahan kemacetan. Pembebasan lahan ini masih digodok oleh Sekretariat DPU-PR hingga belum keluar estimasi biayanya,” jelas Aji.