Perdana, PAD KBB Ditargetkan Rp1,033 Triliun

INILAHKORAN, Ngamprah - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk pertama kali menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,033 triliun.

Besaran target PAD itu disepakati eksekusi dan legislatif dalam Rapat Paripurna Perubahan APBD Tahun 2025 di Gedung DPRD KBB pada Selasa 26 Agustus 2025. Sebelum dikoreksi, Pemkab Bandung Barat menargetkan PAD sebesar Rp1,033 triliun.

"Kita patut berbangga, karena untuk pertama kalinya PAD KBB dapat menembus angka 12 digit. Yakni sebesar Rp1,033 triliun naik Rp81,08 miliar dari sebelumnya Rp952,02 miliar," kata Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail.

"Kenaikan ini berasal dari penerimaan pajak dan retribusi daerah," sambungnya.

Selama beberapa tahun terakhir, ungkap Jeje, perubahan anggaran identik dengan pengurangan. Namun, pada tahun ini justru mengalami peningkatan yang positif.

"Kita patut bersyukur, karena dalam beberapa tahun terakhir, perubahan anggaran identik dengan pengurangan. Namun pada tahun ini, justru mengalami peningkatan yang positif," tuturnya.

Bupati Jeje menjelaskan, dalam perubahan APBD Tahun 2025 disesuaikan arah pembangunan dengan Visi KBB Amanah.

"Visi ini selalu saya sampaikan berulangkali, agar senantiasa kita ingat dan kita implementasikan. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai pondasi dalam penyusunan APBD beserta perubahannya," sebutnya.

"Hasil pembahasan dengan DPRD KBB melalui rapat komisi maupun Badan Anggaran telah menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam RAPBD Perubahan APBD Tahun 2025," sambungnya.

Diketahui, pendapatan daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp3,46 triliun, turun 0,25 persen atau berkurang Rp8,91 miliar dari sebelum perubahan.

Sementara belanja daerah, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp3,53 triliun. Naik Rp69,31 triliun atau 2 persen dari sebelumnya Rp3,46 triliun. Kenaikanini didukung sumber PAD dan block grant.
 
Pembiayaan daerah, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp78,23 miliar. Bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2024 hasil pemeriksaan BPK RI.

Komponen ini menjadi penyeimbang antara pendapatan dan belanja daerah. Sehingga struktur APBD dalam perubahan tahun anggaran 2025 ini berada dalam kondisi berimbang.*** (agus satia negara)