Perkuat Lumbung Pangan, Beras CPPD Pemkab Garut 2023 Berkurang 35% jadi 275 Ton
antuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Pemkab Garut dialokasikan untuk tahun anggaran 2023 mencapai sebanyak 274.725 kilogram (kg).
INILAHKORAN, Garut - Bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Pemkab Garut dialokasikan untuk tahun anggaran 2023 mencapai sebanyak 274.725 kilogram (kg).
Jumlah tersebut menurun sebanyak 152.775 kg atau sekitar 35 persen dari jumlah alokasi bantuan beras CPPD pada 2022 yang mencapai sebanyak 427.500 kg. CPPD sendiri memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat serta menjaga stabilisasi harga pangan di daerah.
Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut Haeruman, berkurangnya jumlah alokasi bantuan beras CPPD terjadi karena sebagian bantuan beras diarahkan mendukung keberlangsungan lumbung-lumbung pangan yang ada di wilayah Kabupaten Garut. Hal itu sebagai upaya memperkuat cadangan pangan masyarakat di desa-desa.
Baca Juga : 17 Kepala OPD Kabupaten Cirebon Jalani Uji Kompetensi
"Sebagian beras, gabah yang ada diisikan ke lumbung-lumbung pangan di desa dalam upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat desa," kata Haeruman mendampingi Kepala Bidang Distribusi Cadangan Pangan Dicky Timor, Jumat 20 Januari 2023.
Namun begitu, lanjut Haeruman, khusus tiga unit lumbung pangan yang baru dibangun dan diresmikan penggunaannya pada 28 Desember 2022 di Desa Karangsari Kecamatan Pakenjeng, Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet, dan Desa Sirnajaya Kecamatan Bungbulang tidak mendapatkan bantuan beras/gabah dari Pemkab Garut.
Pasalnya, ketiga lumbung pangan tersebut sudah mendapatkan bantuan gabah dari Pemerintah Pusat, satu paket dengan pembangunan fisik bangunan dan peralatan mesin yang dibiayai APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Baca Juga : Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Cirebon Bertambah
"Penyaluran bantuan beras CPPD sendiri, kita tak begitu saja bisa menyalurkannya ke masyarakat, terdampak bencana misalnya. Kita mesti selalu berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait. Seperti Dinas Sosial dan BPPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih," kata Haeruman.
Halaman :
