Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti KBB Menghentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Ini Lantaran Tak Kunjung Untung

Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti KBB menghentikan kerja sama pengelolaan air bersih dengan PT N-Three yang bersumber dari SPAM Cibanteng di Kecamatan Cikalongwetan lantaran dinilai tak menguntungkan.

Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti KBB Menghentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Ini Lantaran Tak Kunjung Untung
Direktur Perumda Air Minum Tirta KBB Wibawa Mukti Dedy Hermansyah mengatakan, perusahaannya menghentikan kerja sama dengan PT N-Three. (agus satia negara)

INILAHKORAN, Ngamprah - Buntut dari kondisi bersitegang, Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti KBB menghentikan kerja sama dengan PT N-Three.

Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti KBB menghentikan kerja sama pengelolaan air bersih dengan PT N-Three yang bersumber dari SPAM Cibanteng di Kecamatan Cikalongwetan lantaran dinilai tak menguntungkan.

"Nota kerja sama dengan PT N-Three berlaku dari 1 Januari 2018 sampai 2039. Namun, terhitung 8 Mei 2023 Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti KBB menghentikan kerja sama kontraknya, karena dalam kerja sama itu setelah dievaluasi sangat tidak menguntungkan," kata Direktur Perumda Air Minum Tirta KBB Wibawa Mukti Dedy Hermansyah, Selasa 4 Juli 2023.

Dedy menilai, kerja sama yang dibuat sangat tidak menguntungkan Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti yang notabene BUMD milik Pemda KBB.

Pasalnya, pendapatan dari pelanggan yang jumlahnya sekitar 1.000 pelanggan berkisar antara Rp350-400 juta per bulan itu Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti hanya menerima sekitar Rp30 juta per bulan.

"Makanya sejak Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti yang dulunya masih bernama PT Perdana Multiguna Sarana (PMgS) didirikan tahun 2009 dan mulai beroperasi 2011 gak sekalipun memberikan kontribusi bagi Pemda KBB," tuturnya.

Termasuk, lanjut Dedy, ketika pihaknya menjalin kerja sama dengan PT N-Three yang merupakan investor dari negara Yaman tak bisa memberikan kontribusi pendapatan. 

"Malah pegawai yang sudah menduduki posisi supervisor dan manajer harus rela gajinya tertahan 30 persen," ucapnya.

Dedy menyebut, PT N-Three hanya berinvestasi sekitar Rp 5,5 miliar dan digunakan untuk membiayai pembangunan pipa jaringan sekitar 6 kilometer dari total panjang 22,7 kilometer. 

"Jadi, air dari SPAM Cibanteng disalurkan untuk melayani pelanggan di Kecamatan Cikalongwetan, Ngamprah dan Padalarang," sebutnya.

Sedangkan, lanjut Dedy,  pipa jaringan yang panjangnya sekitar 16 kilometer dibiayai dari APBD KBB, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN. 

"Tapi kenapa 90 persen lebih pendapatan dai pelanggan masuk ke PT N-Three," keluhnya.

"Jelas kerja sama ini tidak saling menguntungkan, tapi hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain," sambungnya.

Selama kerja sama berjalan dari 2018 sampai Mei 2023, sebut Dedy, total pendapatan dari pelanggan yang masuk ke PT N-Three mencapai Rp13,9 miliar lebih. 

Oleh karena itu, jika sesuai kontrak sampai tahun 2039 maka total penerimaan PT N-Three bisa mencapai Rp189 miliar.

"Jadi tidak rugi bagi PT N-Three jika kontraknya diputus, pendapatan mereka sudah melebihi dari investasi yang ditanamkan. Tapi kalau pun mereka mau melakukan gugatan hukum, silahkan saja," ungkapnya.

Berdasarkan hasil pengecekan ke lapangan, terang Dedy, Perumda Air Minum Tirta Wibawa menemukan berbagai persoalan, seperti ada pipa yang bocor di daerah Cihaliwung Padalarang dibiarkan bocor selama bertahun-tahun.

"Begitupun dengan sumur pompa hingga genset mengalami kerusakan. Jadi kami menduga selama ini, perusahaan itu kurang melalukan pemeliharaan sehingga banyak terjadi kerusakan," bebernya.

"Pasca kerja sama diputus, kami segera melakukan perbaikan," tegasnya.

Terkait permasalahan yang terjadi, Dedy mendorong DPRD KBB untuk membentuk pansus angket soal penyertaaan modal sebesar Rp35 miliar ke Perumda Air Minum Tirta Wibawa Mukti.

"Karena modal yang sudah disuntikan sebesar Rp35 miliar itu oleh pemerintah jadi ganjalan, ketika kami akan minta tambahan modal," ujarnya.

Meski begitu, pihaknya menyadari DPRD pasti balik mempertanyakan penyertaaan modal sebelumnya lantaran tak ada kontribusi bagi pemerintah daerah. 

"Dengan dibentuknya pansus akan membuat persoalan ini terang benderang. Kan, direksi sebelumnya bisa dimintai penjelasan," pungkasnya.*** (agus satia negara)


Editor : Doni Ramdhani