Pola Baru Penanganan Bencana, Jawa Barat Bangun Empat Pos Komando 

INILAHKORAN.ID – Jawa Barat bersiap meninggalkan pola penanganan bencana terpusat. Mulai 2026, BPBD Jabar bersama sejumlah OPD teknis akan ditempatkan di empat kantor wilayah gubernur, menggantikan ketergantungan lama pada pusat komando di Bandung.

Transformasi ini bukan sekadar reposisi personel, tetapi redefinisi sistem kesiapsiagaan dari model tunggal ke arah multi-simpul yang bisa bergerak serempak.

Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun menegaskan, langkah ini berjalan berdasarkan arahan Gubernur Dedi Mulyadi.

"Dari arahan Pak Gubernur itu mulai 2026. Tetapi nanti akan mempertimbangkan situasi di lapangan juga," ujar Teten di Kota Bandung, Selasa 2 Desember 2025.

Empat kantor wilayah gubernur yang akan berfungsi sebagai pos komando regional itu adalah Bale Sri Baduga, Purwakarta, Bale Pakuan Pajajaran, Bogor, Bale Jaya Dewata, Cirebon dan Bale Dewa Niskala, Garut.

Di lokasi-lokasi ini, personel BPBD Jabar akan bersiaga berdampingan dengan tim dari Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, serta OPD pendukung lainnya. Konsepnya, membentuk simpul-simpul reaksi cepat yang mampu menebal dukungan teknis maupun nonteknis dalam hitungan jam.

Perubahan arsitektur operasi ini dirancang menggunakan pendekatan Team of Teams (ToTs). Artinya, setiap wilayah bukan hanya bertanggung jawab pada daerah administratifnya, tetapi juga menjadi sumber tambahan personel dan kemampuan bagi wilayah perbatasan.

"Sistemnya Team of Teams. Jadi nanti ketika ada kejadian, bisa cepat pelayanannya atau penebalan bantuan teknis dan non teknis. Misalkan, ada bencana di perbatasan Kabupaten Garut–Tasikmalaya, mereka butuh orang yang melakukan kajian cepat, kami bisa bantu," paparnya.

Dengan pola ToTs, birokrasi lintas wilayah dihilangkan. Yang diprioritaskan adalah kecepatan mobilisasi, keterjangkauan medan, dan kemampuan analisis lapangan dalam waktu singkat.

BPBD Jawa Barat juga mengambil langkah pragmatis, personel akan ditempatkan di wilayah terdekat dengan domisili mereka. Pendekatan ini bukan hanya efisiensi, tetapi juga mempercepat kehadiran tim ketika bencana datang mendadak.

"Penugasan mereka berdasarkan domisili asal mereka, yang dari Bogor yang bersiaga di Bogor atau daerah yang dekat dari asal mereka," katanya.

Skema ini mengurangi waktu tempuh, meminimalkan kelelahan personel, dan menyesuaikan mereka dengan karakteristik bencana di wilayah masing-masing.

Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa langkah mendesentralisasi BPBD bukan hanya soal memindahkan personel, tetapi mengubah kultur kesiapsiagaan.

"Tim BPBD tidak lagi terpusat di Bandung. Nanti mereka ada di empat kantor wilayah," ujarnya, Selasa (25/11/2025) silam.

Ia menekankan bahwa kepala daerah kini harus menyiapkan sarana, prasarana, serta kekuatan tim daerah untuk mendukung skema baru ini.

"Kepala daerah harus punya kesiapan mulai dari kelengkapan sarana, prasarana, hingga tim lapangan," kata Dedi.

Dengan dukungan personel provinsi yang kini tersebar di empat titik strategis, Jabar berharap setiap bencana, terutama di wilayah perbatasan dapat ditangani lebih cepat dan presisi.***