Pos Indonesia Distribusikan Bantuan 256.236 Ton Beras CPP ke 8,5 Juta KPM

INILAHKORAN, Bogor - PT Pos Indonesia mulai mendistribusikan bantuan pangan beras program cadangan pangan pemerintah (CPP) tahap kedua kepada 8.522.468 keluarga penerima manfaat (KPM) di 12 provinsi di Indonesia. 

Secara nasional, penyaluran CPP tahap kedua rencananya diberikan kepada 21,353 juta KPM dengan total 640.590 ton beras. Per KPM akan mendapat 10 kg beras per bulan selama tiga bulan (September, Oktober, November).

Pendistribusian tersebut seiring mulai dilakukannya penyaluran CPP tahap dua secara nasional mulai Senin 11 September 2023. Seremonial pendistribusian CPP beras dilakukan langsung Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor dan Gudang Bulog Kelapa Gading. 

Distribusi bantuan pangan dilakukan Pos Indonesia mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten serta ke sembilan provinsi lainnya secara bertahap. Di DKI Jakarta, sebanyak 304.040 KPM akan menerima sekitar 3.040 ton beras, Jawa Barat 44.277 ton, dan Banten 6.599 ton. 

Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, untuk CPP beras tahap kedua pihaknya mendapatkan penugasan melakukan pendistribusian ke-12 provinsi di Indonesia. Yakni mulai dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Maluku, Maluku Utara, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, hingga Kalimantan Tengah. 

“PT Pos Indonesia mendapat penugasan mendistribusikan kepada 8.522.468 KPM atau sekitar 40% dari alokasi nasional untuk program cadangan pangan pemerintah beras tahap dua ini,” kata Faizal. 

Menurutnya, untuk tahap kedua ini Pos menyalurkan 7 lot di 12 provinsi dengan rencana distribusi September, Oktober, hingga November 2023. Setiap penerima bantuan pangan akan menerima beras sebanyak 10 kg setiap bulannya. 

Pendistribusian beras akan menggunakan empat pola yaitu  melalui Kantor Pos, komunitas, kolektif, dan pola komulatif. Namun pola kolektif dan komulatif hanya dilakukan untuk daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). 

Pos Indonesia, akan memastikan penyaluran beras ini diterima oleh KPM sebagaimana daftar yang diberikan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Penerima akan dipastikan adalah yang berhak, berdasarkan nama dan alamat yang tertera. Pos Indonesia akan melakukan pengecekan agar tepat sasaran.

“Penerima beras ini harus membawa dan menunjukan e-KTP atau KK, dan surat pemberitahuan sebagai penerima bantuan. Nanti, pegawai Pos Indonesia akan melakukan verifikasi syarat administrasi penyerahan CPP yang dibawa oleh penerima bantuan untuk diverifikasi datanya,” ujarnya.

Untuk itu, Pos Indonesia menyiapkan ribuan armada dan SDM yang siap mengantarkan kepada yang berhak. Bukan kali ini saja mendapat kepercayaan tersebut. 

Sebelumnya, Pos Indonesia berhasil mendistribusikan program CPP tahap pertama periode Maret, April, Mei dengan pencapaian 100%.***