PP Jabar Perkuat Penyuluhan Hukum, Tekankan Perilaku Anggota Sesuai Nilai Pancasila

INILAHKORAN.ID - Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Jawa Barat memperkuat penyuluhan hukum sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang lebih modern, edukatif, dan dekat dengan masyarakat.

Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya organisasi mengurangi stigma negatif serta memastikan perilaku anggota yang meresahkan tidak mendapat tempat di lingkungan Pemuda Pancasila.

Komitmen itu disampaikan Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat Dian Rahadian dalam Diskusi Panel bertajuk Carut Marut Penegakan Hukum di Indonesia, Antara Kepastian Hukum, Keadilan dan Kepercayaan Publik yang digelar Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Jawa Barat di Kantor MPW Pemuda Pancasila Jabar, Jalan BKR, Kota Bandung, Kamis (1/10/2026).

Dian mengatakan, diskusi tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila yang diperingati setiap 28 Oktober. Menurutnya, organisasi yang menyandang nama Pancasila harus mampu menunjukkan perubahan melalui program dan perilaku anggotanya.

"Temanya disesuaikan dengan kondisi hukum kita saat ini. Jadi, kami ingin memperlihatkan bahwa Pemuda Pancasila perkembangannya begitu pesat. Perilaku-perilaku lama yang meresahkan semakin hari semakin ditinggalkan," kata Dian.

Ia menegaskan, nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam setiap aktivitas organisasi, mulai dari program kerja hingga perilaku kader ketika berada di tengah masyarakat.

"Karena kita menyandang nama Pancasila, tentunya dalam perilaku dan program harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila," ujarnya.

Perkuat Edukasi dan Pendampingan Hukum

Diskusi tersebut menghadirkan unsur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, Polrestabes Bandung, praktisi hukum nasional, serta jajaran BPPH Pemuda Pancasila dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Dian mengatakan, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab organisasi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan pendampingan.

"Mudah-mudahan hasil diskusi publik ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran tentang hukum kepada masyarakat. Karena hakikatnya, kami selaku ormas, teman-teman selain di BPPH juga harus melakukan pendampingan dan penyuluhan. Ini salah satu wujud kegiatan kami dari sisi hukum," katanya.

Dengan jumlah anggota yang telah terdata mencapai sekitar 200 ribu orang di Jawa Barat, Pemuda Pancasila berupaya memastikan para kader dapat memberikan kontribusi positif di tengah masyarakat.

Dian mengatakan, organisasi juga ingin mengurangi kekhawatiran masyarakat yang muncul akibat tindakan sejumlah oknum.

"Kita berharap melalui program-program yang digagas MPW, BPPH, dan badan lembaga yang lain, kita dapat menurunkan tingkat keresahan dan kekhawatiran masyarakat terhadap perilaku teman-teman atau anggota ormas," ujar Dian.

Ia menegaskan, organisasi tidak memberikan toleransi terhadap anggota yang bertindak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan merusak nama organisasi.

"Kita selalu menitipkan pesan, Pemuda Pancasila menyandang nama Pancasila. Tentunya kita harus berkomitmen sebagai anggota Pemuda Pancasila untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bagi yang tidak Pancasilais, silakan tinggalkan Pemuda Pancasila. Masih banyak anggota. Kami tidak ingin akibat nila setitik rusak susu sebelanga," tegasnya.

Delapan Badan Didorong Perkuat Kontribusi Sosial

Dian menjelaskan, transformasi organisasi juga ditopang delapan badan yang menjalankan program sesuai bidang masing-masing. Bidang yang digarap mencakup kesehatan, kebencanaan, pengusaha, hingga buruh dan pekerja.

Menurutnya, seluruh badan tersebut diarahkan untuk memperkuat kontribusi sosial Pemuda Pancasila di Jawa Barat.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah peran Badan Pengusaha Pemuda Pancasila dalam mendorong lahirnya pelaku usaha yang berintegritas dan memiliki jiwa kebangsaan.

"Badan Pengusaha Pemuda Pancasila juga selalu aktif dalam konteks penyuluhan tentang bagaimana menjadi pengusaha yang baik, bagaimana menjadi pengusaha yang Pancasilais," katanya.

Di sektor ketenagakerjaan, organisasi juga mendorong terciptanya hubungan industrial yang sehat agar iklim investasi di Jawa Barat tetap kondusif.

"Mereka juga menggalang buruh supaya jangan menjadi buruh yang bisa membuat investor tidak mau menanamkan investasinya. Jadilah buruh pekerja yang Pancasilais," sambung Dian.

Ia menegaskan Pemuda Pancasila Jawa Barat akan terus bersinergi dengan pemerintah, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah.

"Prinsipnya, kami siap senantiasa bersinergi dengan seluruh stakeholder di Jawa Barat, dengan Forkopimda, demi mewujudkan Jawa Barat yang istimewa," pungkasnya.