Prabowo Tegaskan Komitmen Supremasi Sipil, Revisi UU TNI Bukan Upaya Hidupkan Dwifungsi Militer

INILAHKORAN - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan kembali komitmennya terhadap supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Ia menepis tudingan bahwa Revisi Undang-Undang TNI merupakan langkah untuk menghidupkan kembali dwifungsi militer seperti di era Orde Baru.

“Nggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi. Come on. Nonsense itu saya katakan,” ucap Prabowo dengan tegas, dalam pernyataannya yang dikutip dari Antara pada Selasa, 8 April 2025.

Menurut Prabowo, substansi utama dalam revisi UU TNI adalah soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi, untuk mencegah rotasi jabatan yang terlalu cepat yang bisa mengganggu stabilitas dan efektivitas organisasi militer. Ia menyebut kondisi saat ini menyebabkan pergantian pucuk pimpinan terlalu sering karena batas usia, yang pada akhirnya tidak sehat bagi kesinambungan institusi.

“Inti dari RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi,” jelasnya.

Terkait diperbolehkannya sejumlah perwira TNI aktif menduduki jabatan di luar institusi militer, Prabowo menyebut hal tersebut hanya berlaku untuk sektor-sektor strategis dan sesuai keahlian militer, seperti di bidang intelijen, penanggulangan bencana, dan pencarian serta penyelamatan (SAR). Ia juga menekankan, bila ada anggota TNI yang ingin menjabat di posisi sipil non-strategis, mereka wajib mengajukan pensiun dini.

“Ini bukan hal baru. Misalnya, kejaksaan memiliki jaksa pidana militer, dan Mahkamah Agung juga punya kamar militer. Semua itu ada dasar dan reasoning-nya,” terang Presiden.

Komitmen Prabowo: “Saya Tunduk pada Supremasi Sipil”

Lebih jauh, Prabowo bahkan mengingatkan kembali sejarah peran dirinya dalam proses reformasi militer di Indonesia. Ia menyebut dirinya sebagai salah satu tokoh yang lebih dulu mendorong agar militer berada di bawah kontrol pemerintahan sipil.

“Saya yang dorong. Saya pertama di dalam TNI yang mengatakan supremasi sipil. Saya tunduk dan saya buktikan bahwa saya tunduk pada pemimpin sipil,” ujar Prabowo menegaskan.

Pernyataan itu menjadi jawaban atas kekhawatiran sebagian kalangan bahwa UU TNI yang baru akan menjadi jalan masuk kembalinya militer ke ranah-ranah sipil secara masif seperti pada masa lalu.

Soal Demo: Hak Warga, Tapi Harus Damai

Terkait gelombang demonstrasi yang muncul beberapa waktu terakhir, termasuk menyoal revisi UU TNI, Prabowo menyatakan sikap terbuka. Ia menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.

“Kita sudah sepakat berdemokrasi. Berdemo itu dijamin oleh UUD. Hak berkumpul, hak berserikat dan sebagainya. Jadi menurut saya itu biasa aja,” ujar Prabowo. ovodewa

Namun, ia juga mengingatkan bahwa demonstrasi harus dilakukan secara damai dan tidak menimbulkan gangguan keamanan. Ia mengecam tindakan anarkistis seperti pembakaran ban atau kerusuhan yang dilakukan dalam aksi protes.

Prabowo juga meminta publik dan jurnalis untuk objektif dalam menilai apakah suatu aksi demonstrasi murni berasal dari keresahan rakyat atau ada aktor tertentu di baliknya.