PT Bapintri Sebut Beralih Bisnis ke Pergudangan, Adhitia Yudhistira: Saya yang Sewa 

INILAHKORAN, Cimahi - Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudhistira menyayangkan belum adanya titik temu yang konkret dalam mediasi yang dilakukan antara ratusan buruh PT Bapintri dan pihak perusahaan.

Padahal, menurut Adhitia Yudhistira, momen untuk bisa bertemu kedua belah pihak cukup sulit dilakukan selama ini.

"Hasil mediasi kemarin alhamdulillah perwakilan para buruh dan owner PT Bapintri bisa hadir dengan didampingi corporate legalnya," kata Adhitia Yudhistira.

Kendati belum ada titik temu yang sangat konkret, kata Adhitia, namun ada beberapa kesepakatan yang didapat, seperti pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini bakal dibayarkan satu minggu sebelum lebaran.

"Tapi untuk pesangon pihak PT Bapintri tetap bakal membayarkan pesangon para buruh paling lama 2 tahun," ujarnya.

Adhitia menuturkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi memiliki dua fungsi, yakni kewenangan dalam hal regulasi untuk melakukan mediasi apabila masuk tripartit dan kedua kewajiban sebagai kepala daerah untuk melindungi warga Cimahi yang terdampak dari PHK.

"Kalau saya lebih fokus untuk melindungi warga Cimahi. Dari informasi ada 267 warga Cimahi yang terkena PHK, tapi setelah dibedah dari 280 buruh yang kena PHK warga Cimahi itu ada 158 orang," tuturnya.

Oleh karena itu, ungkap Adhitia, pihaknya bakal konsen terhadap 158 warga Cimahi yang terdampak PHK dan rencananya mereka bakal diberikan treatment.

"Untuk treatment bagi 158 warga Cimahi yang terdampak PHK saya minta Kadisnaker untuk didata dan mengutamakan yang masih usia produktif atau kategori angkatan kerja," ungkapnya,

"Termasuk mendata mana saja yang sudah masuk kategori tidak produktif karena kan banyak juga yang sudah sepuh," ucapnya.

Lebih jauh Adhitia menerangkan, buruh PT Bapintri yang masuk angkatan kerja harus segera diarahkan sebelum usianya terus bertambah dengan treatment dan program yang ada.

"Kita kan mau ada penyiapan 10 ribu SDM siap kerja dan ada juga Cimahi Job Connect. Nanti kita coba masukin ke situ," terangnya. 

Sementara terkait pemberian pesangon secara termin, terang Adhitia, para buruh belum bisa menerima kebijakan yang dikeluarkan perusahaan. 

"Kemarin dari awal skema perusahaan menawatkan 48 termin di awal sudah turun ke 24 termin. Sedangkan pekerja awalnya meminta termin 6 bulan kemarin itu mereka mundur lagi sampai 12 bulan. Itu yang masih deadlock," terangnya.

Sebenarnya, lanjut Adhitia, sudah hampir ada titik temu. Namun, orang nomor 2 di Kota Cimahi itu menyarankan agar saling menyepakati.

"Dan persoalan ini sederhana, teman-teman pekerja yang terkena PHK itu pengen ada sejumlah uang yang diberikan pihak Bapintri untuk munggahan karena itu sudah menjadi kebiasaan jelang Ramadan," ujarnya.

Sedangkan kalau untuk THR sudah selesai dan akan dibayarkan H-7 jelang lebaran meski hanya 50 persen. "Tinggal untuk munggahan dan pihak Bapintri melalui ownernya menyatakan bahwa spinningnya sudah resmi dia tutup," bebernya.

Oleh karena itu, owner PT Bapintri beralih bisnis dengan menyewakan asetnya untuk dijadikan bisnis pergudangan dengan harapan hasil sewa gudang bisa digunakan untuk menyelesaikan pesangon para buruh yang terkena PHK.

"Tapi saya tekankan kalau memang gudangnya masu disewakan biar saya aja yang sewa. Kebetulan saya mau coba mendata pabrik-pabrik yang di kawasan Cimahi yang eks tekstil, dan yang sudah tidak aktif lagi kita coba jadikan sesuatu. Seperti misalnya pasar kuliner, atau, rumah studio animasi, rumah inkubasi UMKM, dan lain sebagainya," bebernya. 

Pada momen kemarin, tambah Adhitia, ternyata banyak teman-teman pekerja PT Bapintri yang bukan warga Cimahi.

"Jadi mohon izin saya akan memprioritaskan warga Cimahi lebih dulu," tandasnya.