Puluhan Masa ALDERA Cirebon Unjuk Rasa, Tuding Pemerintahan Imron dan Ketua Dewan Gagal Total

INILAHKORANG, Cirebon - Puluhan masa yang mengatasnamakan Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA) Cirebon melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon. 

Mereka menuding kepemimpinan Bupati Cirebon, Imron dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, gagal total. Mereka berunjuk sekaligus memperingati hari anti korupsi sedunia.

Dalam orasinya, korlap Aksi Ivan Maulana menyikapi kegagalan dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial. Ini terbukti dengan predikat bahwa Kabupaten Cirebon merupakan menyandang gelar Kabupaten Cirebon dengan kemiskinan ekstrim tertinggi di Jabar.

Ivan juga menyikapi terkait, tata kelola birokrasi dalam hal penempatan para pegawai dilingkungan Pemkab Cirebon. Hal itu karena selama kurang lebih lima tahun Imron menjabat bupati, proses rotasi mutasi pejabat diduga terjadi penyimpangan. Adanya open bidding dan assesment hanyalah syarat secara administrasi saja. Selebihnya, patut diduga ada banyak transaksional ketika ingin menempatkan pegawai di Pemkab Cirebon.

"Ironisnya, kasus suap jabatan mantan bupati cirebon sunjaya, justru tidak menjadi bahan pertibangan. Ini supaya saksi-saksi dari pejabat Pemkab Cirebon yang terbukti saat itu dipersidangan mengaku memberikan suap kepada Sunjaya, tidak direkomendasikan menjadi pejabat," teriak Ivan, Kamis 7 Desember 2023.

Imbasnya kata Ivan, dari dugaan transaksional masalah rotasi mutasi pejabat, mengakibatkan buruknya SDM dibanyak SKPD yang ada di Kabupaten Cirebon. Meskipun beberapa SKPD diisi oleh orang-orang berkompeten, namun itu bisa dihitung dengan jari. Terbukti, capaian kinerja disemua SKPD sebagian besar buruk dan gagal," ungkap Ivan.

Sementara orator lainnya, Warcono Semaun menilai, selama ini pelayanan masyarakat tidak efektif. Imbasnya, terbukti dengan kuatnya keinginan masyarakat Cirebon Timur untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB). Ini membuktikan, persoalan pelayanan publik menjadi salah satu gagalnya pemerintahan Imron. 

"Buruknya infrastruktur, buruknya pelayanan masalah kesehatan dan pendidikan juga masalah sosial lainnya menjadi kendala utama ketidak puasan masyarakat selama ini. Buktinya, kalau pelayanan publiknya baik tidak mungkin ada wacana DOB cirebon timur," kata Warcono.

Warcono juga menilai, kinerja Inspektorat Kabupaten Cirebon selama ini dianggap tidak transparan. Pencapaian kinerja mereka sebagai garda paling depan untuk membenahi temuan-temuan dugaan penyimpangan kinerja semua SKPD, dianggap gagal.  Buktinya, dugaan pelanggaran dan dugaan perkeliruan yang dilakukan banyak SKPD terus dilakukan, tanpa ada teguran. Kalaupun ada teguran, inspektorat tidak pernah mau mempublish masalah tersebut ke publik.

"Komunikasi politik yang dibangun  antara eksekutif dan legislatif dalam soal penganggaran, kebanyakan hanya untuk kepentingan sebagian oknum anggota dewan. Bukan rahasia umum lagi, karena kami menduga ada oknum-oknum anggota dewan yang selama lebih dari empat tahun anggaran ini, diduga menguasai banyak proyek disetiap SKPD tehnis," tuding Warcono.

Situasi sedikit memanas, saat unjuk rasa berpindah ke depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Luthfi yang menemui para pengunjuk rasa, sempat kewalahan menerima pertanyaan terkait mekanisme pengusulan Pj Bupati Cirebon. Hal itu karena masa menuding, Luthfi tidak transfaran dan merahasiakan satu nama.

Masa menuding, ada agenda politik terselubung yang sedang dilakukan Luthfi. Masa juga menolak dua nama yang diajukan, yaitu Sekda Hilmi Rivai dan Guru besar IAIN Cirebon, Prof. Sugianto. Mereka mengaku, tidak mengenal dua sosok tersebut.

Namun setelah didesak, Luthfi akhirnya buka suara. Dia mengaku, mengajukan tiga nama yaitu Hilmi Rivai, Sugianto serta satunya adalah Ade Afriandi dari Provinsi Jabar.  Lutfi juga tidak banyak komentar terkait dugaan adanya oknum-oknum dewan yang bermain proyek di setiap SKPD tekhnis. (maman suharman)