PWI KBB Perkuat Sinergitas dengan Pemda lewat Diskusi Panel

INILAH, Ngamprah - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung Barat menggelar Diskusi Panel 2019 di Gedung HBS, Jalan Raya Cimareme, Padalarang, Selasa (26/11/2019).

Kegiatan tersebut di hadiri Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, Perwakilan PWI Jabar Agus Dinar, Ketua KNPI KBB Lili Supriatna,  Kodim 0609, Humas KBB, Forkompinda, dan lainnya.

Mengusung tema 'Membangun sinergitas PWI Kabupaten Bandung Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menjaga hak anak dari labelisasi', kegiatan ini diharapkan mampu membuka wawasan pemerintah dan masyarakat tentang profesionalitas kerja wartawan.

Tak hanya diskusi panel, kegiatan ini sekaligus membahas kinerja PWI Kabupaten Bandung Barat sepanjang tahun 2019.

Sejumlah narasumber berkualitas dihadirkan, di antaranya Dedeh Supriantini Kasie Pengarustamaan Gender dan Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 yang membahas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Agus Dinar perwakilan

Ketua PWI Kabupaten Bandung Barat Heni Suhaeni mengatakan, organisasi PWI memiliki fungsi  menyosialisasikan aturan yang berkaitan jurnalistik. Salah satunya berkaitan dengan masalah penulisan tentang kasus yang menimpa pada anak. Ini biasanya belum terlalu dipahami, baik oleh pemerintah bahkan awak media itu sendiri.

"Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang aturan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di kalangan pemerintah, masyarakat, maupun media," kata Heni.

Hebatnya, kata Heni, undang-undang sekarang bisa mengubah segalanya, termasuk aturan dalam penulisan pemberitaan. Apalagi, lanjutnya, zaman sekarang merebak media sosial yang dinilai terlalu bebas dalam mengekspos berbagai kasus, terutama tentang isu anak.

"Kegiatan ini juga merupakan upaya preventif PWI Kabupaten Bandung Barat dalam menyikapi sekaligus menyosialisasikan PPRA dan SPPA ini, harus sering disampaikan kepada masyarakat," tutur Heni.

Dia menambahkan, orang-orang yang diundang saat ini adalah para tokoh yang dinilai mampu menyebarkan dan menyosialisasikan tentang apa itu PPRA dan SPPA pada masyarakat. "Mudah-mudahan ke depan ada sosialisasi yang lebih besar, untuk saat masih bersifat," ujarnya.

Di samping itu, Agus Dinar, perwakilan PWI Jabar menuturkan, di era industri 4.0 untuk para wartawan, literasi media publik itu meningkat, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, hampir 70 persen media sudah berbasis internet.

"Masyarakat pun turut merasakan perubahan, ada tantangan untuk para wartawan dihadapkan pada makin bereaksinya masyarakat pembaca terhadap kebenaran pembaca," tutur Agus dalam sambutannya.

Agus menjelaskan, publik memiliki hak koreksi dan hak jawab sesuai UU 40 tahun 1999, di sini wartawan tidak bisa memelintir berita.

Banyak kasus pelanggaran yang saat ini sedang hadapi oleh PWI Jabar. "Profesionalisme pers dan wartawan harus  ditingkatkan. Wartawan saat ini tidak bisa menulis dan membuat berita seenaknya," jelas Agus.

Lebih jauh Agus menjelaskan, sesuai tuntutan undang-undang, wartawan harus masuk ke organisasi dan organisasi yang diakui Dewan Pers dan pemerintah hanya ada tiga yakni, IJTI, PWI, dan AJI yang bertujuan membina anggotanya.

"Para wartawan harus diasah kemampuan menulis berita dan harus menghargai hak publik dan profesi," ujar Agus. Dia mengungkapkan, baru 600 orang yang ikut Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Jawa Barat, dan di Kabupaten Bandung Barat wartawan yang berkompeten sudah mencapai 60 persen.

"Wartawan yang telah mengikuti UKW diharapkan lebih profesional, terutama dalam melakukan liputan," ujar Agus.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menuturkan, banyak acara yang pesertanya banyak namun manfaatnya sedikit. Namun, di sini rekan-rekan punya pemikiran untuk bersinergi dengan pemerintah.

"Saya setuju, posisi wartawan itu sama, kadang kala suka ada pemberitaan yang tidak rasional. Membangun sinergitas harus jelas karena sebuah daerah tidak akan maju jika tidak ada wartawan yang mempromosikan," tutur Umbara.

Bupati memaparkan, diskusi tidak perlu banyak orang bagaimana, KBB bisa maju bukan karena Bupati dan wakil, tapi karena adanya dukungan dan dorongan media.

"Agar bisa maju, pertama kita harus bersih hati, wartawan harus saling bersih dulu dari berbagai prasangka buruk dan saling menjatuhkan, wartawan harus bersatu,"papar Umbara.

Kedua, lanjut Umbara, pemda punya banyak program, salah satunya program Bandung Barat Caang, program ini bisa jadi potensi untuk meningkatkan nama Bandung Barat. "Saya juga membangun bedah rumah sampai 170 tidak pakai APBD. Saya senang dengan adanya acara ini, peran media sangat dibutuhkan," pungkasnya. (Agus SN)