Realisasi Belanja Pemprov Jabar di 2025 Tertinggi Secara Nasional, Ini Pesan Dedi Mulyadi
Realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun anggaran 2025 tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun anggaran 2025 tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri.
Hingga 2 Januari 2026, serapan belanja Pemprov Jabar mencapai 93,40 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 84,47 persen.
Capaian tersebut menempatkan Jabar di posisi teratas, dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia terkait realisasi belanja daerah.
Dari sisi pendapatan, kinerja keuangan Jawa Barat juga masih tergolong tinggi. realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 94,37 persen, mencerminkan pengelolaan fiskal yang relatif efektif dan seimbang.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menilai, tingginya penyerapan APBD menunjukkan anggaran daerah benar-benar dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan program prioritas pemerintah provinsi.
"Saya mengucapkan terimakasih kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah bekerja dengan baik dan mengikuti irama pembangunan kinerja saya yang cepat, tepat dan bermanfaat," katanya saat di konfirmasi, Senin 5 Januari 2025.
Dia menegaskan, percepatan pelaksanaan anggaran tetap diiringi dengan ketepatan alokasi dan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Tepat dalam alokasi cepat dalam pelaksanaan dan bermanfaat dalam hasil pembangunannya," ucapnya.
Dedi juga menyinggung besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Jawa Barat yang jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Jabar dalam sejarah punya rekor Silpa yang tidak ada Silpa atau kecil, biasanya Rp1,8 triliun. Skrg cuma Rp500 ribu," ungkapnya.
Kendati demikian, Dedi menekankan bahwa kecilnya Silpa bukan satu-satunya indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Namun juga diukur dari pemanfaatan dalam realisasi belanja.
"Tapi ini bukan Silpa yang kecil, tapi bisa dilihat dari hasil pembangunan saat ini," tandasnya.***
Editor : JakaPermana

