Revolusi Karakter Harus lewat Pendidikan

Revolusi mental atau karakter harus dilakukan melalui pendidikan yang mementingkan pembangunan kualitas manusia dibandingkan fokus kepada kurikulum berdasarkan hafalan.

Revolusi Karakter Harus lewat Pendidikan
Ilustrasi (Antara)

INILAH, Jakarta - Revolusi mental atau karakter harus dilakukan melalui pendidikan yang mementingkan pembangunan kualitas manusia dibandingkan fokus kepada kurikulum berdasarkan hafalan, menurut pengamat sosial Devie Rahmawati.

"Menurut hemat saya, yang perlu dipikirkan adalah mereformasi kurikulum kita yang lebih mengedepankan kepada kualitas bukan ukuran kuantitas, yang sifatnya hanya hafalan. Kita sering lupa akan kualitas cara berpikir, moral, dan sebagainya," ujar akademisi Universitas Indonesia itu ketika dihubungi di Jakarta pada Senin (14/10/2019).

Menurut Devie, pembuktian pembangunan karakter lewat pendidikan akan membutuhkan waktu yang cukup lama, dengan hasilnya baru akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan.

Melalui pendidikan dan kurikulum maka rakyat Indonesia akan mendapatkan bahan dan idealisme yang sama, diambil dari sumber yang tidak bertentangan satu dengan lainnya.

Lebih lanjut dia meminta agar reformasi kurikulum tersebut akan menekankan kepada praktik pengejawantahan bukan sekadar hafalan akan sesuai yang baik.

Dia mengambil contoh bagaimana siswa dapat diajarkan untuk melakukan hak mereka tanpa melanggar hak yang dimiliki oleh orang lain, lewat pendidikan seperti itu maka akan tertanam pesan moral untuk tidak melakukan korupsi yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak orang lain.

"Yang paling jelas adalah mengajarkan kerja sama tim, etos kerja, dan kejujuran itu kan harus diuji. Karena jujur tidak bisa dihafalkan, kerja keras tidak bisa dihafalkan," tegasnya.

Tidak hanya perubahan struktur lewat pendidikan, revolusi mental dan karakter juga perlu dilakukan lewat kultur atau budaya lewat keteladanan, ujarnya.

Revolusi karakter lewat kultur bisa dilakukan lewat keteladanan yang dilaksanakan oleh pemimpin negara yang, menurutnya, sudah berjalan baik sejauh ini dengan keteladanan Presiden Joko Widodo dengan perilaku sederhana dan hemat.

Dia mengatakan bahwa setelah dalam periode pertama fokus pembangunan fisik, Presiden sudah mengambil langkah tepat untuk memilih fokus kepada pembangunan karakter manusia dalam periode keduanya.

Tapi, ujarnya, perlu ditekankan hasil revolusi karakter itu tidak akan bisa terlihat dalam waktu dekat karena membutuhkan waktu yang cukup lama melihat hasil nyatanya.

Presiden Joko Widodo dalam periode keduanya 2019-2024 mengatakan akan lebih berfokus kepada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) meski tidak akan meninggalkan usaha membangun infrastruktur, untuk memasuki era revolusi industri 4.0.

Hasil Revolusi Karakter tidak instan

Pemerintah sudah berada di jalan yang benar dalam melakukan revolusi karakter bangsa tapi masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk melihat hasilnya dalam beberapa tahun mendatang, ungkap Devie.

"Upaya untuk membentuk karakter itu perlu waktu yang lama. Kenapa lama karena dilakukan harus lewat pendekatan struktur yaitu lewat kurikulum. Kenapa harus lewat kurikulum? Agar tidak ada satu pun orang yang tertinggal," kata akademisi Universitas Indonesia itu ketika dihubungi di Jakarta pada Senin siang.

Menurutnya, pembentukan karakter lewat kurikulum diperlukan agar setiap orang mendapatkan dasar yang sama. Jika hanya dilakukan lewat ceramah atau diskusi, ujarnya, maka tidak semua orang akan mendapatkan instrumen pendidikan tersebut.

Dia menegaskan dengan pendidikan semua orang akan mendapatkan materi yang sama dengan nilai yang serupa, diambil dari sumber yang tidak akan bertentangan satu dengan lainnya.

Devie mengambil contoh negara-negara barat yang menggunakan haluan yang sama selama bertahun-tahun dan berhasil mencapai indeks pembangunan manusia yang tinggi berkat konsistensi dari pendidikan dan ideologi mereka selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun.

Karena melalui pendidikan, maka hasil dari revolusi karakter atau mental baru bisa dilihat hasilnya secara nyata dalam beberapa tahun mendatang.

"Ini yang membuat mengapa butuh waktu untuk mengujinya, karena kalau kita mengambil contoh anak SD maka baru bisa akan teruji pada saat mereka SMA atau kuliah," tegasnya.

Pemerintah sendiri, ujarnya, sudah melakukan langkah yang benar tapi perlu lebih lanjut mengadakan reformasi kurikulum untuk lebih mengedepankan pada kualitas pembangunan manusia bukan hanya kuantitas yang berdasarkan menghafal. (antara)


Editor : suroprapanca