Ribuan Pekerja Sektor Pariwisata Ontrog Gedung Sate, Tuntut Dedi Mulyadi Cabut SE Larangan Study Tour

INILAHKORAN, Bandung - Ribuan pekerja dan pelaku usaha pariwisata Jawa Barat mengontrog Kantor Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 21 Juli 2025.

Kehadiran mereka tak lain untuk menuntut Dedi mencabut surat edaran (SE), yang melarang pelaksanaan study tour oleh sekolah.

"Tuntutan kita itu hanya satu. Ya, cabut larangan gubernur kegiatan study tour sekolah. Dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat," ujar Koordinator aksi solidaritas para pekerja pariwisata Jawa Barat Herdi Sudardjakata di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 21 Juli 2025.

Dia mengatakan, mereka yang mengikuti aksi berasal dari berbagai elemen usaha transportasi pariwisata serta pekerjanya, travel agen, sektor UMKM.

Pihaknya berharap dapat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, untuk menyampaikan aspirasi mereka tersebut. 

"Kami sudah melakukan beberapa upaya, termasuk audensi, termasuk para pengusaha dari sektor transformasi pariwisata Jabar, sudah melayangkan surat yang saya dapat info ke Gubernur pada bulan Mei 2025. Saat itu tidak direspon oleh yang bersangkutan oleh Gubernur," ucapnya.

Dia menduga, Dedi Mulyadi pilih kasih dalam bertemu dengan masyarakat. Sebab dengan pelaku usaha pariwisata dan pekerja pariwisata enggan bertemu.

"Gubernur Jabar ini sepertinya ingin bertemu dan selalu memilih oligarki. Dengan si a, si b, katakanlah mau bertemu, tapi dengan pengusaha dari sektor pariwisata tidak mau bertemu," kata dia.

Jika belum bisa bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, dia mengaku bakal menyiapkan rencana berikutnya termasuk aksi lebih besar lagi.

Herdi menyebut, aksi saat ini hanya diikuti 10 persen dari total seluruh pekerja pariwisata di Jawa Barat. 

"Kalau total saya bilang tadi, yang bekerja di sektor ini di Jawa Barat sekitar 8.000. Itu yang formal. Yang informal itu sekitar 5.000. Yang berarti ada 13.000. Yang informal itu saya katakan, karena bekerja di sektor transportasi itu rata-rata informal," terangnya. 

Dengan kebijakan Dedi Mulyadi, ia menyebut terjadi penurunan drastis order. Padahal konsumen didominasi dari studi tur. 

"Saya katakan menu utama Jabar itu, jangan ada yang membantah. Karena Jabar bukan Bali. Menu utama Bali itu wisatawan asing. Menu utama Jawa Barat itu adalah wisatawan, studi tur, anak-anak sekolah yang jumlahnya cukup besar, potensi pasarnya sangat besar," ungkap dia. 

Saat Covid-19, ia mengaku ada bantuan dari pemerintah saat pariwisata lumpuh. Namun, saat kebijakan Dedi Mulyadi diberlakukan tidak terdapat solusi yang diberikan.

Salah seorang pekerja bus pariwisata Bukit Jaya Slamet (37) mengaku, sejak kebijakan larangan studi tur diberlakukan dirinya lebih banyak menganggur. Padahal sebelum kebijakan tersebut dibuat, dia bisa beroperasi sebulan 12 kali. 

"Seminggu tiga kali. Sebulan 12 kali berangkat. Sekali trip Rp500 ribu. Sebulan bisa dapat Rp4 juta, sekarang sejuta gak nyampe," kata Slamet. 

Senada dengan Nana Yohana, yang menuntut Gubernur Jawa Barat untuk mencabut surat edaran terkait larangan study tour yang sangat merugikan dunia wisata di Jawa Barat.

"Tuntutannya hanya satu kita hanya minta Gubernur untuk mencabut SE No: 45/ 03.03 Kesra tahun 2025, yang memberatkan itu poin 3. Piknik yang dibungkus study tour itu dilarang itu yang sangat memberatkan," ucapnya.

Dia menjelaskan, jika tuntutan masa aksi tidak digubris, maka akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar lagi. 

"Bilamana ini tidak digubris, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak. Ini kekuatan kota, baru 10 persen,"ungkapnya. 

"Jangan remehkan kekuatan pariwisata, penyumbang devisa negara," tandasnya. (Yuliantono)