Risiko Jokowi Pasang Tim Ekonomi dari Parpol

INILAH, Jakarta - Tantangan sektor ekonomi akan lebih berat lagi ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, Presiden Joko Widodo harus selektif dalam memilih tim ekonomi di periode ke II ini.

Jokowi harus berani memasang tim ekonomi dari kalangan prefesional agar ekonomi Indonesia kian maju untuk mensejahterakan rakyat. Dengan begitu, otomatis janji-janji politik saat kampanye bisa dipenuhi. Tidak seperi periode kesatu banyak yang meleset.

"(Kalau menteri dari politik) Fokus kerja terpecah jelang pemilu 2024, paling efektif kerja sampai 2022," kata Ekonom Indef Bhima Arya Tudhistira, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Kemudian, kata dia, apabila tim ekonomi dari kalangan politik, akan mudah dikendalikan atau dimanfaatkan partai politik. Tentu untuk kepentingan kelompoknya, bukan untuk kepentingan negara. Ini alasan kenapa Jokowi haru memilih kalangan profesional.

"(Menteri dari parpol) Rentan disusupi kepentingan politik jangka pendek, misalnya rente perdagangan impor dan lain-lain," papar dia.

Sebelumnya, dia menyarakankan supaya pada pemerintahan selanjutnya Jokowi merombak semua tim ekonomi. Sebab, kebijakan tim ekonomi saat ini banyak yang tidak sesuai dengan tujuan awal yang sudah ditetapkan.

Misal, paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan Menko Perekonomian Darmin Nasution belum juga membuahkan hasil yang baik. Kata dia, paket-paket kebijakan itu tidak berjalan, lantaran kurang koordinasi. Malah, di pos Kementerian BUMN yang dipimpin Rini Soemarno lebih kacau lagi. Indikasinga banyak pejabat BUMN yang terjerat kasus korupsi di KPK.

Kemudian, kata dia, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga harus diganti. Dimana Politisi Nasdem itu juga harusnya fokus di KPK karena namanya sudah sering disebut-sebut.

Sementara Amran, kinerjanya selama ini belum bisa memperbaiki daya beli petani dan nilai tukar petani. Nah, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan juga harus ikut diganti. Menkeu ke depan harus kredibel dan berpihak kepada rakyat.

"Menteri Keuangan perlu diganti karena rasio utang naik, sementara pertumbuhan stagnan. Ini namanya tidak berkorelasi. Lalu, beban utang dan bunga membengkak, serta penerimaan pajak digenjot terlalu tinggi," kata dia.

Sekedar mengingatkan, dalam RPJMN 2015-2019, mantan Walikota Solo itu menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen. Tapi gagal lantaran pertumbuhan ekonomi mandek di angka 5 persen.

Adapun abstraksi pertumbuhan ekonomi 2018 adalah, perekonomian Indonesia tahun 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp14.837,4 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp56,0 Juta atau US$ 3.927,0.

Ekonomi Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17% lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 8,99%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,08%.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2018 dibanding triwulan IV-2017 tumbuh 5,18% (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,08%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh semua komponen, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen PK-LNPRT sebesar 10,79%.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2018 dibanding triwulan III-2018 mengalami kontraksi sebesar 1,69% (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami penurunan 21,41%. Dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami kontraksi 2,22%.

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2018 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,48%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,58%, dan Pulau Kalimantan 8,20%.[Inilahcom]