Satset 'Belanja Masalah', Kemenko PM Kawal Penyelesaian Pembayaran UMKM di Hallway Space Bandung

INILAHKORAN, Bandung – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menunjukkan komitmen nyata dalam membantu pelaku usaha kecil dan ekonomi kreatif (Ekraf). 

Melalui pendekatan proaktif 'belanja masalah', Kemenko PM mengawal penyelesaian persoalan termin pembayaran yang selama ini membebani para tenant UMKM di Hallway Space, Kota Bandung.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leon Alpha Edison menegaskan, pemerintah tak boleh bekerja hanya berdasarkan laporan di atas kertas.

“Sebagai penyelenggara negara, kami tidak bisa hanya menunggu laporan di balik meja. Kami di Kemenko PM ditugaskan untuk proaktif ‘belanja masalah’ di lapangan, mendengarkan langsung apa yang dihadapi Koperasi, UMKM, pelaku Ekraf, hingga Pekerja Migran,” ujar Leon Alpha Edison di sela acara Dialog Bersama Deputi bersama pelaku ekonomi kreatif di The Hallway Space, Rabu 5 November 2025.

Leon menjelaskan, dari kunjungan lapangan itu, pihaknya menemukan keluhan serius dari para pelaku UMKM Ekraf di Hallway Space yang terjepit persoalan skema termin pembayaran.

“Saat kunjungan kami, kami berdialog dengan tenant dan menemukan keluhan serius terkait skema termin pembayaran yang dirasa memberatkan cash flow mereka. Ini adalah masalah kritis bagi keberlangsungan usaha UMKM,” ungkapnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenko PM segera bergerak cepat. Sebagai orkestrator kebijakan, lembaga ini menerbitkan nota dinas untuk mengoordinasikan berbagai pihak terkait, mulai dari Pemerintah Daerah Kota Bandung, pengelola Hallway Space, hingga perwakilan tenant.

Langkah cepat itu mendapat sambutan positif dari pengelola. Rilly Robbi, pengelola Hallway Space, mengaku lega setelah difasilitasi Kemenko PM dalam menemukan titik temu terbaik.

“Kami sangat mengapresiasi Kemenko PM, yang proaktif turun langsung menjembatani masalah ini. Nota dinas yang dikeluarkan untuk mencari solusi masalah tersebut sangat membantu kami menemukan titik temu terbaik terkait termin pembayaran dengan Perumda Pasar Juara Bandung,” ujar Rilly.

Ia menambahkan, pola kerja kolaboratif semacam ini perlu dilanjutkan agar ekosistem ekonomi kreatif Bandung semakin kuat.

“Kami berharap sinergi seperti ini dapat terus berlanjut. Semoga kolaborasi erat antara pemerintah, pengelola, dan pelaku UMKM dapat terus terjalin untuk mendukung ekosistem kreatif di Bandung agar tumbuh berkelanjutan,” katanya.

Leon menegaskan, langkah penyelesaian tersebut menjadi bukti nyata fungsi koordinatif Kemenko PM di lapangan.

“Fungsi kami adalah memastikan sinergi lintas sektor berjalan. Ini adalah bukti bahwa ketika pemerintah pusat dan daerah mau berkolaborasi mendengarkan pelaku usaha, masalah di akar rumput pasti bisa diselesaikan,” tutupnya.***