Kemenko PM Target Audit Konstruksi 80 Pesantren Selesai Tahun Ini, di Jabar Ada 16 Pesantren

INILAHKORAN, Bandung - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menargetkan, proses audit konstruksi 80 pesantren yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) selesai tahun ini.

16 pesantren diantaranya di Provinsi Jawa Barat, yang diharapkan selesai diaudit terkait kelayakan infrastrukturnya.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris menuturkan, rapat koordinasi (Rakor) yang melibatkan sejumlah stakeholders diharapkan mampu mengakselerasi rencana renovasi dan rekonstruksi bangunan pesantren di Jabar.

Selanjutnya, kegiatan serupa juga akan dilakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, mengingat tiga provinsi ini kata Abdul, memiliki jumlah pesantren terbanyak di Indonesia.

"Tahap awal untuk proses audit sebanyak 80. Ini kami lakukan sebagian besar di tiga provinsi ini," ujar Abdul usai rapat koordinasi di Kota Bandung, Rabu 19 November 2025.

Setelah audit ini, akan dilakukan langkah lanjutan dalam penyelesaiannya, menyesuaikan kekuatan fiskal APBN. Selain itu, pihaknya juga menyoroti soal administrasi pesantren seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik fungsi (SLF). Mengingat dari 42 ribu pesantren di Indonesia, hanya 670 pesantren yang sudah mengantongi PBG

"Apalagi kalau kita bicara SLF, yang masih sekitar 170 pesantren," ucapnya.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana melanjutkan, audit konstruksi 80 pesantren ini diharapkan rampung di Desember 2025. "Dan sementara ini sudah diselesaikan 19," katanya.

Dari hasil 19 pesantren yang telah diaudit, banyak catatan teknis seperti penguatan struktur bangunan, mechanical engineering, ketersediaan air minum, sanitasi dan kesesuaian tata ruang.

"Jadi saya kira, penyelesaian pondok pesantren ini juga kita perlu kolaborasi bersama," ucapnya.

Mengingat, dari 19 pesantren yang selesai diaudit, hanya satu yang memenuhi kriteria kekuatan struktur. "Dan sebagian besar memang tidak dilengkapi dengan antisipasi untuk kebakaran dan juga petir, dan kemudian air minum dan sanitasinya semuanya harus memerlukan perbaikan," paparnya.

Selanjutnya, pihaknya akan memberikan dua opsi antara renovasi dan rekonstruksi, berdasarkan hasil audit, terhadap pesantren yang masuk kriteria layak kaji, yakni memiliki santri di atas seribu orang dan bangunan di atas dua lantai.

"Kami belum dapat simpulkan secara utuh, karena laporan akhir akan kami sampaikan ke Pak Menko (Muhaimin Iskandar) di Desember. Semoga semuanya bisa direnovasi, sehingga penanganannya tidak terlalu lama. Anggarannya juga kita harus minta aragan kembali, untuk pembangunan atau renovasi," katanya.

Berdasarkan data Education Management Information System (EMIS), Jawa Barat memiliki 12.972 pesantren atau 30,42 persen dari 42.639 pesantren yang ada di Indonesia. Seluruh pesantren termasuk di Jabar menjadi sorotan, usai adanya musibah ambruknya Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo pada 29 September 2025 silam, yang mengakibatkan 67 korban jiwa.***