Selain Harus Adil, PPDB 2022 Juga Harus Transparan dan Akuntabel
PPDB 2022 tidak hanya harus adil melainkan harus transparan dan akuntabel selain itu semua tahapan dan proses harus terbuka
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Bukan hanya adil dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022, tapi juga harus berlangsung transpararan, lengkap, dan akuntabel. Hal itulah yang diungkapkan oleh Pengamat Pendidikan, Dan Satriana.
Menurut Dan Satriana, semua tahapan dan proses PPDB 2022 harus diumumkan secara rinci, sehingga menjadi sumber informasi dan menjadi pintu masuk pengawasan masyarakat.
Pelaksanaan PPDB 2022 online yang sudah berjalan lancar selama ini mungkin perlu disempurnakan antara lain dengan menampilkan urutan peringkat calon pendaftar sejak tahun pendaftaran.
Baca Juga: Info Lengkap PPDB Tahun 2022 di Jawa Barat: Tanggal, Jalur, dan Cara Daftar
"Informasi ini diperlukan agar calon peserta didik dapat mengetahui peluang mereka untuk menentukan pilihan di satu sekolah tertentu," ujar Dan Satriana, Senin 23 Mei 2022.
Menurut dia, salah satu peran penting pemerintah dalam PPDB 2022 ini adalah menjamin seluruh peserta didik yang melalui jalur afirmasi, terutama peserta didik dari keluarga yang tidak mampu dan berkebutuhan khusus dapat meneruskan pendidikan mereka.
Jalur afirmasi yang disediakan dalam PPDB 2022 ini, lanjut dia, harus dilaksanakan pemerintah secara aktif dengan cara mencari data dari sekolah asal dan menyalurkan seluruh peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dan berkebutuhan khusus tersebut di sekolah negeri dan swasta dengan dukungan pembiayaan sepenuhnya dari pemerintah.
Baca Juga: Siswa Masuk Sekolah Kamis 12 Mei 2022, Begini Kata Pengamat Pendidikan Dan Satriana
Selain itu, hal lain yang perlu dikembangkan terus adalah pengelolaan pengaduan secara berjenjang. Waktu penyelenggaraan PPDB 2022 yang singkat perlu dibarengi dengan pengelolaan pengaduan yang cepat dan mudah.
"Seluruh pengaduan masyarakat harus dijamin dapat ditanggapi dan diselesaikan selama waktu penyelenggaraan PPDB 2022," ucapnya.
Dia berharap, tugas pemerintah melalui Dinas Pendidikan tentunya tidak selesai setelah hasil PPDB online diumumkan. Dinas Pendidikan harus terus melakukan pengawasan dan pembinaan ke sekolah mengingat ada tahapan proses PPDB selanjutnya yang dilakukan berdasarkan kewenangan sekolah.
Baca Juga: Asyik Nih, Dinas Pendidikan Jabar Tambah Zonasi PPDB 2022
"Pengawasan dan pembinaan setelah pengumuman PPDB online diperlukan karena kita semua tentu tidak menginginkan kejadian tahun lalu terulang kembali, yaitu ada kepala sekolah yang diperiksa Satgas Saber Pungli Jawa Barat terkait dugaan praktik pungli mutasi siswa," tambahnya. *** (okky adiana)
Editor : inilahkoran
