Selain Rawan Bencana, Panwascam Cimahi Utara Dihadapkan dengan Wilayah Blank Spot 

INILAHKORAN, Cimahi - Panwascam Cimahi Utara tengah melakukan pemetaan sejumlah titik yang berpotensi rawan  bencana dan kendala yang rentan terjadi saat hari pencoblosan Pemilu 2024.

Pasalnya, terdapat sejumlah titik di wilayah Kecamatan Cimahi Utara yang rawan bencana banjir. Sehingga, dikhawatirkan menghambat pelaksanaan pesta demokrasi yang digelar setiap 5 tahun sekali itu.

"Kelurahan Cipageran menjadi salah satu wilayah di Kecamatan Cimahi Utara yang rawan bencana," kata Kordiv P2HM, Anggie Defiana Rahayu saat ditemui di kantor Sekretariat Panwascam Cimahi Utara.

"Oleh karena itu kita coba untuk memindahkan TPS dan tempat penyimpanan logistik pemilu yang rawan banjir ke tempat yang lebih aman," sambungnya.

Pihaknya memastikan tidak ada logistik pemilu yang rusak dan memastikan tempat penyimpanannya representatif dan aman.

"Kita selalu koordinasi dengan PPS dan PPK. Termasuk, mengecek TPS yang rawan bencana seperti di Cipageran," ucapnya.

Selain itu, ungkap Anggie, Panwascam Cimahi Utara juga tengah menginventarisir sejumlah titik atau TPS yang rawan blank spot.

"Kita juga dihadapkan dengan kendala blank spot. Sehingga, untuk menginventarisir titiknya kita perlu koordinasi dengan PPK, seperti di Kampung Cileuweung dan Cimenteng di RW 19," ungkapnya.

Menurutnya, tidak ada jaringan internet ini tentu bakal menghambat Panwascam Cimahi Utara dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

"Kan kita pake aplikasi Sirekap, kalau internetnya gak ada koordinasi juga jadi susah," tuturnya.

Disinggung terkait DPT penyandang disabilitas, Anggie mengaku, hingga kini belum menerima Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk difabel jelang pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang.

Selain itu, untuk jumlah logistik Pemilu 2024 bakal disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang memiliki fasilitas difabel.

"Kita belum ada arahan, tapi untuk kebutuhan bagi para penyandang disabilitas akan kita koordinasikan dengan PPS dan PPK yang ada di setiap kelurahan di Cimahi Utara," ujarnya.

Lebih lanjut Anggie menjelaskan, untuk data DPTb dan khusus batasnya sampai 15 Januari 2024. Namun, hingga kini belum ada update terbaru.

"Tapi, sebelum ada kegiatan bimtek, pasti kita updating terkait data tersebut," tandasnya.*** (agus satia negara)