Sepekan Terjadi 2 Kecelakaan Maut di Bandung, Pakar Transportasi Bongkar Sebabnya

INILAHKORAN.ID - Dua kecelakaan maut yang terjadi dalam waktu berdekatan di Kota Bandung, memunculkan pertanyaan besar mengenai keselamatan berlalu lintas di jalan raya. 

Tragedi yang menewaskan seorang pesepeda berusia 14 tahun di Jalan Soekarno-Hatta dan pengemudi ojek online di Jalan Pasteur, dinilai bukan sekadar akibat kelalaian individu, melainkan mencerminkan persoalan sistemik yang telah lama mengakar.

Pakar transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono menegaskan, kedua peristiwa tersebut harus dilihat secara objektif dari berbagai sisi, baik perilaku pengguna jalan maupun tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara sistem transportasi.

Menurutnya, kecelakaan yang merenggut nyawa pesepeda remaja di Jalan Soekarno-Hatta, menunjukkan masih rendahnya kesadaran keselamatan pengguna sepeda saat berada di ruas jalan arteri yang didominasi kendaraan berkecepatan tinggi.

"Pengguna sepeda di kita itu kadang-kadang ceroboh. Tidak memerhatikan rambu, safety riding-nya tidak ada," ujar Sony saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Minggu (21/6/2026).

Dia menyoroti kronologi kecelakaan yang menunjukkan korban bersama rekannya masuk ke jalur cepat sebelum terjadi insiden fatal. 

Kondisi tersebut memperlihatkan masih rendahnya pemahaman, terhadap risiko berkendara di jalan dengan karakter lalu lintas yang padat dan cepat.

"Artinya, kan kalau orang masuk ke jalur itu harus hati-hati gitu. Apalagi dia dari jalur lambat ke jalur cepat, di mana jalur cepat itu didominasi kendaraan-kendaraan berkecepatan tinggi," katanya.

Sementara itu, dalam kasus kecelakaan yang menewaskan pengemudi ojek online di kawasan Pasteur, Sony menilai terdapat unsur pengambilan risiko yang terlalu besar ketika mencoba menyalip kendaraan besar di tengah kondisi jalan yang tidak ideal.

"Motor memaksakan diri untuk menyalip kendaraan, tiba-tiba dihadapkan jalan yang berlubang. Ini proses analisanya selalu memaksakan. Artinya kalau memang tidak layak, jangan memaksakan untuk menyalip. Apalagi yang disalip itu adalah kendaraan besar," ujarnya.

Di balik dua kecelakaan tersebut, Sony melihat persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni rendahnya budaya keselamatan atau safety habit masyarakat Indonesia.

Dia mengatakan, masyarakat selama ini tidak mendapatkan pendidikan keselamatan lalu lintas yang terstruktur sejak usia dini. Akibatnya, banyak pengguna jalan yang tidak memahami risiko dan konsekuensi dari perilaku berkendara yang tidak aman.

"Ini kan hal-hal yang bersifat habit, yang sebenarnya sangat rendah di kita. Mengapa masyarakat kita, safety habbit-nya itu sangat rendah? Karena kita tidak ada edukasi," katanya.

Sony menilai, pendekatan yang selama ini dilakukan lebih banyak berorientasi pada penegakan hukum daripada pembentukan budaya keselamatan.

"Polisi hanya bisa menindak, menilang, tapi tidak pernah mengedukasi. Edukasi polisi ke sekolah-sekolah, itu seremonial sifatnya," ujarnya.

Dia menegaskan, pendidikan keselamatan tidak cukup hanya mengenalkan arti rambu lalu lintas, tetapi harus mampu membentuk perilaku yang menghargai keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

"Tidak ada pendidikan edukasi terhadap keselamatan lalu lintas yang terstruktur," tegasnya.

Menurut Sony, pemerintahan daerah, kepolisian, akademisi hingga komunitas pesepeda dan pejalan kaki perlu terlibat aktif membangun budaya keselamatan melalui pendidikan berkelanjutan.

Meski menyoroti perilaku pengguna jalan, Sony menegaskan pemerintah juga tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab ketika kecelakaan terjadi.

Dia menilai, selama ini pemerintah cenderung menjadikan kesalahan pengendara sebagai alasan utama, tanpa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur yang tersedia.

"Kadang-kadang dalam kecelakaan-kecelakaan ini, pemerintah selalu lepas tangan. Itu salah pengemudinya, itu salah motornya, salah sepedanya karena bercanda di jalan. Oke, itu mereka bisa salah," katanya.

Contoh, Jalan Soekarno-Hatta sebagai jalan arteri nasional seharusnya dilengkapi fasilitas yang memadai bagi pengguna jalan non-motor maupun kendaraan berkecepatan rendah.

"Artinya, pemerintah harus menyediakan banyak titik, beberapa titik untuk orang menyeberang, untuk sepeda menyeberang. Beberapa titik jembatan penyeberangan, JPO," ujarnya.

Selain itu, persoalan jalan berlubang yang diduga menjadi faktor dalam kecelakaan di Pasteur juga menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

"Tanggung jawab pemerintah untuk memelihara jalan, jalan berlubang, segala macam," katanya.

Sony mengakui, keterbatasan anggaran sering menjadi alasan keterlambatan perbaikan infrastruktur. Namun menurutnya, keselamatan masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan.

"Tapi kalau anggarannya juga kurang, harusnya pemerintah bisa buat prioritas, atau apa, segala macem," ujarnya.

Sony menegaskan, upaya menekan angka kecelakaan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur atau hanya menuntut disiplin masyarakat.

Menurut dia, kedua aspek tersebut harus berjalan beriringan agar keselamatan pengguna jalan benar-benar terwujud.

"Jadi adanya dua sisi, sebenarnya. Dari masyarakatnya sendiri, di mana safety riding-nya enggak gitu bagus, satu sisi dari pemerintah sendiri yang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik," katanya.

Dia mengingatkan, jalan yang baik sekalipun tidak akan mampu mencegah kecelakaan jika pengguna jalan tetap mengabaikan keselamatan.

"Sebagus apapun infrastruktur pemerintah dibangun, kalau masyarakatnya tidak disiplin, akhirnya tidak punya habbit atau kebiasaan terkait dengan keselamatan, tidak menghargai keselamatan diri sendiri dan orang lain, percuma fasilitasnya hebat apapun kita bangun," ujarnya.

Sebab itu, menurut Sony, tragedi yang menewaskan pesepeda remaja di Soekarno-Hatta dan pengemudi ojek online di Pasteur seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama, bukan sekadar mencari siapa yang paling bersalah.

"Jadi harus ada dua sisi ini sebenarnya. Tidak saja sepenuhnya kita menyalahkan pemerintah, tidak sepenuhnya menyalahkan orang-orang yang menggunakan sepeda atau motor," ujarnya.